Bogor, Situsenergi.com
Pemerintah berencana menerapkan pajak ekspor (bea keluar/ BK) untuk ekspor komoditas feronikel, nickel pig iron (NPI) dan sejenisnya. Rencana kebijakan ini diperlukan sebagai upaya untuk mendorong program hilirisasi sektor mineral.
Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Mohammad Aflah Fahrobi menjelaskan rencana kebijakan tersebut kini masih dikaji secara mendalam. Ditegaskan penerapan Bea Keluar untuk feronikel atau NPI ini sama sekali bukan dalam rangka mematikan industri dalam negeri.
Menurutnya, dengan adanya pengetatan ekspor diharapkan upaya hilirisasi bisa dilakukan dengan optimal sehingga ekspor yang diperbolehkan merupakan produk turunan yang sudah memiliki nilai tambah.
“Ini (kebijakan BK) adalah bagian untuk mendukung hilirisasi. Salah satu toolsnya adalah bagaimana memproduksi barang di dalam negeri ke tingkat yang lebih tinggi,” ujar Aflah dalam keterangannya saat diskusi dengan awak media di Puncak Bogor, Rabu (27/9/2023).
Aflah menambahkan instrumen pajak berupa BK ini dinilai akan cukup ampuh untuk menahan para produsen nikel atau NPI untuk tidak melakukan ekspor dalam bentuk raw material. Namun untuk besaran berapa tarif BK yang akan dikenakan, Kemenkeu dan stakeholder terkait kini masih melakukan pembahasan lebih mendalam.
“Kami dari Kemenkeu sedang menghitung berapa besar bea kaluar untuk menjadi penahan. Yang pasti jangan sampai membunuh industri, positioningnya masih dikaji,” pungkas Aflah. (DIN/SL)
Leave a comment