Dana USD20 Miliar Disiapkan Demi Percepat Pensiun Dini PLTU

Jakarta, Situsenergi.com

Pemerintah Indonesia mendapatkan dukungan dari dunia internasional untuk melakukan percepatan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) demi tercapainya target net zero emission (NZE) di tahun 2020.

Salah satu dukungan yang diperoleh pemerintah adalah dari negara anggota G20 melalui program pendanaan Just Energy Transitions Partnership (JETP). Negara-negara anggota G20 ini akan menginisiasi penggalangan dana untuk membantu Indonesia mempercepat tercapainya NZE dengan menonaktifkan PLTU tua yang sudah tidak efektif hingga memastikan tidak ada lagi PLTU baru yang dibangun.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur Kementerian ESDM, Hendra Iswahyudi menjelaskan bahwa program early retirement PLTU ini dipastikan tidak akan merugikan para pemilik kontrak karena nantinya PLTU hang dinonaktifkan akan mendapatkan kompensasi dari pemerintah atau dari JETP. JETP sendiri menyatakan akan menyiapkan dana hingga USD20 miliar guna membantu Indonesia menerapkan upaya-upaya dekarbonisasi termasuk pensiun dini PLTU.

“Komitmen bantuan dari JETP mencapai USD20 miliar, tapi sekarang ini masih didiskusikan berapa untuk early retirement (kompensasi) dan untuk pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT. Lalu ada juga USD500 juta dari Jepang,” ucap Hendra dalam acara webinar  yang digelar oleh Universitas Paramadina Prodi Kajian Strategis Hubungan Internasional, Jumat (24/3/2023).

Hendra memastikan rencana kebijakan pensiun dini PLTU ini akan dilakukan secara hati-hati dan bertahap. Sebab pemerintah harus memastikan pasokan listrik tetap handal dan pelaku usaha tidak dirugikan. 

“Early retirement ini secara teknis nantinya akan dilakukan secara bertahap terutama dimulai dari PLTU yang kurang handal, lalu efisiensinya sudah tidak bisa dioptimalkan,” sambungnya.

Sementara untuk PLTU yang masih dalam tahap pembangunan atau yang memiliki kontrak panjang di atas 2060, Kementerian ESDM akan melakukan penghitungan terkait dengan besaran kompensasi hingga seberapa besar proses pensiun dini bisa dilakukan lebih cepat. 

“Kita akan cermat dalam memutuskan mana saja PLTU yang akan dinonaktifkan sehingga diharapkan pada 2060 sudah tidak ada lagi PLTU. Tapi kalaupun masih ada nanti diharapkan ada teknologi yang bisa mengcapture karbon yang terbuang untuk direcycle,” tukasnya. (DIN/SL)