Jakarta, Situsenergi.com
Keputusan pemerintah dan DPR untuk tidak menaikkan tarif dasar listrik dan harga BBM bakal menjadi bom waktu. Pasalnya beban APBN akan semakin berat dan ke depan akan menjadi masalah yang sangat serius bagi negara.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, menyoroti kebijakan tersebut. Menurutnya pilihan untuk tidak menaikkan TDL dan BBM penugasan dan malah menambah subsidi energi yang sangat besar di tahun ini berpeluang akan menimbulkan sejumlah masalah. Mulai dari penerima subsidi yang tidak tepat sasaran hingga beban APBN yang semakin berat.
“Subsidi pada barang atau produk, potensi salah sasarannya sangat besar. Siapa sebenarnya penerima subsidi tersebut? Akan lebih fair kalau subsidi pada orang. Di sisi lain beban pemerintah akan makin berat, apalagi jika perang belum selesai, dan harga minyak dunia terus naik,” ucap Tulus dalam keterangannya, Sabtu (28/5/2022).
Dia berharap pemerintah dan DPR legowo untuk dapat meninjau kembali kebijakan yang telah disepakati tersebut. Hal itu penting demi masa depan yang lebih baik. Meskipun diakui masyarakat akan senang dengan tidak adanya kenaikan TDL dan BBM, namun dipastikan ke depan akan menjadi masalah yang lebih berat lagi bagi negara.
“Dugaan saya, jika pada 2022 tidak ada kenaikan BBM dan TDL, maka secara politis kenaikan itu baru akan dieksekusi pada 2025. Tapi, sebarapa kuat pemerintah akan menanggung subsidi? Masyarakat boleh happy, tapi ini menjadi bom,” pungkas dia. (DIN/SL)
Leave a comment