Jakarta, Situsenergy.com
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mendesak pemerintah untuk merumuskan kembali tingkat pencampuran biodiesel atau merevisi pungutan ekspor. Hal itu diperlukan demi mengantisipasi harga minyak sawit yang terus melonjak.
Wakil Ketua GAPKI, Togar Sitanggang, menjelaskan deengan selisih harga yang semakin lebar dengan minyak mentah, menjadikan minyak sawit sebagai pilihan yang kurang berkelanjutan untuk bahan baku biodiesel. Menurutnya, saat ini patokan harga minyak sawit mentah Malaysia memulai tahun ini mendekati level tertinggi 10 tahun, diperdagangkan pada sekitar 3.800 ringgit per ton (USD950,81). Untuk itu dia meminta pemerintah memikirkan kembali tingkat pencampuran biodiesel atau pungutan ekspor jika harga sawit mencapai 4.000 ringgit per ton.
“Saya akan bicarakan ini secara terbuka di pasar, kepada pemerintah Indonesia kita mungkin perlu merumuskan kembali pungutan ekspor karena penyebarannya semakin luas,” kata Togar dalam keterangannya, Jumat (8/1/2021).
Menurut Togar, bahan bakar B40, dapat diproduksi dengan menggunakan formulasi yang berbeda, baik 40% FAME , atau 30% FAME yang dikombinasikan dengan 10% minyak nabati terhidrogenasi (HVO). Namun pengujian formulasi baru itu diperlambat oleh pandemi. Togar menyebutkan, kapasitas pencampuran biodiesel Indonesia mencapai 10,2 juta ton pada tahun 2020, akan meningkat menjadi 12,2 juta ton pada tahun ini, dan berlanjut menjadi 13,2 juta ton pada tahun 2022. Sedangkan konsumsi biodiesel Indonesia tahun ini diperkirakan akan meningkat menjadi 8 juta ton dari 7,2 juta ton pada tahun 2020. Dijelaskannya bahwa Indonesia,m adalah produsen minyak sawit terbesar dunia. Namun belum lama ini pemerintah menaikkan pungutan ekspor untuk membiayai program biodiesel B30
“Saya tidak terlalu melihat B40 (bisa terwujud) cukup cepat, bahkan pada 2022, karena akan bergantung pada situasi ekonomi dan pandemi di 2021,” kata Togar. (DIN/rif)
Leave a comment