Jakarta, Situsenergy.com
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan, menyatakan bahwa pemerintah telah menindaklanjuti ekspor biji nikel yang belum lama ini dihentikan sementara. Menurutnya ekspor boleh dilakukan, namun harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
“Sekarang posisinya (ekspor biji nikel) sedang dirapatkan oleh Pak Bahlil (Kepala BKPM), tetapi kira-kira jika semua sudah memenuhi ketentuan itu akan dilepas. Sebagian sudah selesai. Kira-kira begitu (sudah boleh ekspor). Saya tidak tahu detailnya, Pak Bahlil nanti biar yang ngomong,” kata Menko Luhut dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (8/11).
Luhut menegaskan bahwa pihaknya juga bekerja sama dengan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk menghindari hal-hal yang tidak sesuai. Menurutnya kebijakan ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Presiden Jokowi, dalam menertibkan proses investasi di Indonesia.
“KPK, sesuai perintah Presiden, kita ajak untuk menertibkan semua proses-proses investasi di Indonesia yang jumlahnya, kira-kira Rp8 miliar lebih angkanya. Jadi banyak sekarang investasi yang sudah siap, tetapi terhambat berbagai masalah, kadang – kadang terhambat sampai 3-4 tahun. Presiden memerintahkan saya agar segera dituntaskan, dan saya berharap itu bisa segera diselesaikan,” jelasnya.
Selain itu, Luhut juga menyatakan bahwa perlu Peraturan Menteri (Permen) dari Kementerian ESDM untuk menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha. Oleh sebab itu sebaiknya pemerintah melakukan revisi terhadap aturan yang sudah ada supaya tidak bertentangan dengan undang-undang. Adapun revisi tersebut terkait apa yang boleh dan tidak boleh dalam ekspor.
“Saya sudah lapor Presiden tadi ada sekitar 3-4 pemain nikel yang sudah punya turunan sampai bawah, tadi kita rapat buat evaluasi supaya bisa terintegrasi antara satu bahan misalnya nikel dengan copper concentrate, sehingga punya nilai tambah yang makin banyak buat negeri kita,” pungkasnya. (DIN/rif)
Leave a comment