Jakarta, Situsenergy.com
Pengemat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri tidak yakin mandatory biodiesel 20 persen (B20) atau 30 persen (B30) dapat memperbaiki neraca perdagangan sektor minyak dan gas (Migas). Sebab disaat yang sama kebijakan itu secara langsung juga akan berdampak pada ekspor CPO dan produk turunannya.
Faisal mengatakan kebijakan B20 atau B30 yang belum lama ini digaungkan pemerintah sebenarnya lebih karena dilatarbelakangi sikap Uni Eropa yang mempermasalahkan produk CPO Indonesia. Sehingga untuk mensiasatinya selain meningkatkan penggunaan biodiesel di dalam negeri juga untuk mendorong agar impor minyak turun. Namun sayangnya perbandingan antara penggunaan CPO dan turunannya di dalam negeri masih tak sebanding dengan impor atau ekspor produk minyak.
“Program B20/B30 secara langsung tentu saja mengurangi impor solar sekitar 20-30 persen jika program itu terlaksana 100 persen. Namun, ekspor CPO tentu saja juga turun, sehingga efek netonya tak sebesar yang dikatakan pemerintah,” kata Faisal di Jakarta, Senin (29/7).
Dikatakan Faisal bahwa pemanfaatan kapasitas produksi prabrik biofuel di Indonesia sangat rendah yaitu hanya sekitar 35 persen. Pemain terbesar seperti Wilmar Group saja hanya menguasai hampir sepertiga kapasitas terpasang.
Lebih lanjut, Faisal menyambut baik rencana pemerintah terkait pengembangan mobil listrik. Menurutnya kebijakan ini dapat turut membantu menekan defisit migas. Sebab konsumsi BBM akan turun drastis manakala mobil listrik ini diproduksi dan dipasarkan secara masal.
Namun dibalik itu, terdapat sisi lain yang juga turut diperhatikan yaitu meningkatkan defisit impor mobil dan baterai. Sebab Indonesia belum mampu memproduksi baterai untuk sumber energi mobil listrik. Diperkirakan sampai 2040, mobil listrik masih belum dapat meredam secara signifikan defisit migas.
“Namun biar bagaimanapun, kita mendukung mobil listrik. Sekalipu demikian dominasi penggunaan fosil fuels akan tetap besar,” pungkas Faisal. (DIN)
Leave a comment