Kementerian Kelautan- SKK Migas Kerja Sama Kelola Sumber Daya Laut

Jakarta, situsenergy.com

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk mengelola sumber daya laut Nusantara.

“Laut memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Panjang garis pantai dan luas laut Indonesia berada di barisan depan di antara negara-negara dunia, maka sudah sewajarnya, laut dijaga sebagai salah satu sektor strategis nasional,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam rilis, di Jakarta, Sabtu (20/10).

Untuk itu, ujar dia, KKP bersama SKK Migas telah bekerja sama guna membangun ketahanan energi melalui sinergi keamanan industri strategis nasional.

KKP dan SKK Migas, lanjutnya, juga telah berkoordinasi dalam penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau biasa disingkat RZWP3K.

“Dengan kerja sama penyusunan RZWP3K ini, diharapkan tercipta sinergi positif antara kegiatan dari sektor perikanan dan kelautan dengan sektor hulu minyak dan gas bumi,” ucapnya.

Guna memperkuat kerja sama antara KKP dan SKK Migas ini, Menteri Susi bersama Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi juga telah melakukan penandatanganna nota kesepahaman (MoU) di Yogyakarta, Kamis (18/10) lalu.

Ruang lingkup MoU ini meliputi kajian bersama aspek teknis pemanfaatan fasilitas produksi lepas pantai yang sudah tidak digunakan, sinkronasi rencana pembuatan zonasi ruang laut, dan sinkronisasi program tanggung jawab sosial kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan program pengembangan masyarakat.

Menteri Susi mengutarakan harapannya bahwa kerja sama KKP dan SKK Migas pada ruang lingkup yang telah disepakati dapat terus berkembang, karena kedua instansi memiliki banyak bidang yang saling berhubungan, seperti terkait pasokan BBM untuk menunjang kegiatan nelayan Nusantara.

Sebagai bentuk dukungan sektor hulu minyak dan gas bumi kepada sektor perikanan dan kelautan, SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) bersamaan dengan penandatangan MoU ini memberikan dukungan terhadap Program Pengembangan Masyarakat Nelayan dalam bentuk bantuan di awal 15 unit kapal ukuran 3 gross tonnage (GT). Selanjutnya kapal tersebut akan diserahkan untuk nelayan korban bencana alam di Palu, Donggala dan Lombok. (ert)