YLKI dan LAPK Minta Kota Medan Terapkan BBM Ramah Lingkungan

Jakarta, Situsenergy.com

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan, sebagai salah satu kota aglomerasi di Indonesia, Medan menduduki rating ketiga terbesar setelah Jakarta dan Surabaya. Hal ini membuat Medan mewarisi karakter klasik kota aglomerasi, yakni jumlah penduduk yang padat, dan kemacetan lalu lintas yang berujung pada polusi udara.

Menurut dia, sudah saatnya Kota Medan membangun akses angkutan umum  massal, baik yang berbasis rel seperti MRT, LRT, monorel maupun angkutan umum massal berbasis jalan raya, yakni BRT (Bus Rapid Transit), seperti Transjakarta di Kota Jakarta

“Pemkot Medan juga perlu membatasi penggunaan kendaraan bermotor pribadi secara permanen, seperti ERP (Electronic Road Pricing), tarif parkir progresif, dan juga sistem hanjil genap,” kata Tulus dalam dialog publik bertajuk Mendorong Implementasi BBM Ramah Lingkungan di Kota Medan yang digelar YLKI, Selasa (28/7).

Yang terpenting lagi, kata dia, sudah saatnya Pemerintah Kota (Pemkot) Medan mengganti BBM yang lebih ramah lingkungan seperti Pertamax, atau Dexlite, dan Pertamina Dex dan meninggalkan BBM tak ramah lingkungan seperti

Premium, bahkan Pertalite dan Solar. “Sudah seharusnya Kota Medan mewajibkan konsumen BBM di wilayah tersebut menggunakan BBM yang lebih ramah linngkungan,” ucapnya.

Namun menurut dia, aspek harga juga harus dipertimbangkan. Untuk itu pihaknya meminta Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM dan managemen PT Pertamina (Persero) untuk mendorong terwujudnya formulasi harga pokok (struktur biaya) BMM yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga BBM ramah lingkungan tetap terjangkau harganya. “Harga yang dibayar konsumen harus mencerminkan kualitas BBM. Jangan sampai ada image bahwa BBM ramah lingkungan adalah BBM yang harganya mahal,” tukasnya.

Dan yang paling penting, lanjut Tulus, adalah perlunya edukasi kepada konsumen terkait prodct knowledge sehingga konsumen mengerti plus minus menggunakan jenis BBM tertentu. “Sangat ironis jika konsumen ingin menghemat BBM dengan harga murah, dengan membeli premium, namun konsumen dalam posisi merugi, karena keandalan premium terhadap mesin sangat buruk, dan juga lebih boros, daripada konsumen menggunakan BBM dengan RON yang lebih tinggi,” paparnya.

Selain itu, kata dia, jika Pemkot Medan dan Pemprov Sumut tidak melakukan intervensi serius untuk membangun angkutan massal, pembatasan ranmor pribadi plus mengganti BBM yang ramah lingkungan; maka Kota Medan akan semakin terperangkap kemacetan dan polusi.

“Dan klimaksnya, kerugian sosial ekonomi dari kemacetan dan polusi sangatlah besar, salah satunya tingginya prevalensi penyakit tidak menular. “Mendapatkan lingkungan dan udara yang bersih dan sehat adalah hak asasi warga Kota Medan dan sekitarnya, hal ini merupakan keadilan ekologis bagi setiap warga Kota Medan,” pungkasnya.

Sementara Sekretaris LAPK Medan, Padian Siregar mengatakan bahwa fenomena ini sudah terlihat dengan sangat gamblang. Terbukti, Kota Medan yang luasnya hanya 265,1 km pesegi; kini dihuni oleh lebih dari 2,2 juta penduduk (data BPS 2018). “Ironisnya, dengan jumlah penduduk 2,2 juta itu; ternyata jumlah kendaraan bermotor di Kota Medan jauh lebih tinggi yakni mencapai 2,7 juta unit kendaraan. Lebih banyak kendaraan bermotornya dari pada jumlah penduduknya,” kata dia.

Apalagi dengan teraksesnya Kota Medan dengan infrastruktur jalan tol, maka sebagai epicentrum ekonomi di Pulau Sumatera, Kota Medan &ùakan semakin hiruk-pikuk dengan jumlah kendaraan bermotor pribadi dari berbagai kota besar di Pulau Sumatera, seperti Palembang, Padang, Pekan Baru, dan Banda Aceh.

Bahkan mobil berplat Jakarta pun akan menyerbu Kota Medan. Dan ironisnya sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, Kota Medan belum tersentuh oleh sarana transportasi umum masal. “Dampak dari itu semua klimaksnya Kota Medan makin terkepung oleh kemacetan lalu lintas, polusi udara dari sektor transportasi, banjir, dan permasalahan sosial akut lainnya.(ert/rif)