Wujud Keadilan Sosial, BPH Migas: Masyarakat 3T Harus Nikmati Harga BBM yang Sama dengan Warga Lain

Jakarta, Situsenergi.com

Keadilan mengakses energi, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), harus dinikmati oleh masyarakat yang berdomisili di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hal ini diwujudkan dengan adanya harga BBM yang yang sama dengan kota-kota lain di nusantara. Untuk itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus berupaya mengawal program BBM Satu Harga untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Program BBM Satu Harga yang dikawal BPH Migas diharapkan memberikan multiplier effect (efek berganda) terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Masyarakat di daerah 3T dapat menikmati harga BBM sama seperti harga BBM di Pulau Jawa. Sehingga keadilan sosial bagi rakyat Indonesia dapat terwujud,” kata Kepala BPH Migas Erika Retnowati dikutip di Jakarta, Rabu (05/7/2023).

Erika mengungkapkan bahwa untuk wilayah Nusa Tenggara sudah terbangun 75 penyalur. Di mana 47 penyalur di Nusa Tenggara Timur dan 2 Penyalur di Sumba Timur.

“Sementara untuk rencana pembangunan tahun 2023 hingga 2024, akan dibangun 2 titik lagi, yaitu di Kecamatan Tabudung dan Kecamatan Paberiwai,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman menjelaskan pentingnya pengawasan subsidi BBM oleh berbagai pihak.

“Kami juga melihat bahwa pentingnya subsidi tepat untuk terus diawasi, baik oleh kami sendiri BPH Migas, maupun juga oleh Pertamina. Termasuk juga bekerja sama tentu dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum,” kata Saleh.

“InsyaAllah, dengan pengawasan kita bersama, dengan kerja sama semua pihak, maka tujuan agar subsidi tepat sasaran dapat kita raih,” sambungnya.

Apresiasi Badan Usaha
BPH Migas juga mengapresiasi badan usaha yang terus melakukan peningkatan kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja atau Health and Safety, Security Environment (HSSE). Upaya mitigasi potensi kecelakaan kerja pada industri minyak dan gas bumi (migas) sangat dibutuhkan.

“Ada program dan harus dijalankan secara rutin. Ini memang menjadi kewajiban. Apalagi kemarin ada kejadian-kejadian (terkait keselamatan dan keamanan kerja). Agar badan usaha waspada,” tegas Erika.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komite BPH Migas, Basuki Trikora Putra. Menurutnya industri sub sektor migas rentan dan memiliki potensi kecelakaan kerja, untuk itu sangat penting dilakukan pencegahan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

“Keberlangsungan perusahaan itu salah satu back bone (kekuatannya) ada di HSSE. Pembelajaran itu juga bagaimana pencegahan harus dilakukan. Upaya pencegahan adalah hal yang bagus,” pungkas pria yang kerap disapa Tiko.(Ert/SL)