Jakarta, situsenergi.com Program penangkapan dan pengelolaan karbon di Indonesia atau yang lebih akrab dengan istilah Carbon Capture Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) menjadi isu hangat bahkan menjadi program unggulan salah satu Capres – Cawapres. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha, mengatakan jika pemerintah... Read more
Jakarta, Situsenergi.com Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha mengungkapkan, bahwa mekanisme antisipasi dan mitigasi kondisi krisis dan atau darurat energi diatur dalam Perpres Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi. Hal ini dikatakan, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (28/11/2021).... Read more
Sidang Paripurna DEN ke 5, Ini Arahan Jokowi
Uncategorized April 21, 2021 0
Jakarta, Situsenergi.com Dewan Energi Nasional (DEN) baru saja mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana, Selasa (20/4/2021). Pertemuan tersebut untuk membahas Grand Strategi Energi Nasional (GSEN) 2021-2040. Dimana sesuai arahan Presiden, GSEN harus selaras dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Hal itu disampaikan oleh Anggota dari unsur... Read more
Jakarta, situsenergy.com Anggota Komisi VII DPR, Satya Widya Yudha mengatakan, proses revisi UU Minerba jauh lebih maju ketimbang UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi (migas) yang saat ini juga sedang direvisi. “Lebih maju dari Undang-Undang Migas. Lagi harmonisasi,” kata Satya Yudha di Jakarta, Rabu (21/3).... Read more
Jakarta, situsenergy.com Hasil kesepakatan renegosiasi antara Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) harus dijadikan momentum untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di masa mendatang. Salah satu poin penting dalam hasil kesepakatan final renegosiasi adalah kewajiban divestasi saham milik Freeport sebesar 51 persen untuk kepemilikan Nasional. Wakil Ketua Komisi VII DPR... Read more
Jakarta, situsenergy.com Kebijakan pemerintah yang menerapkan bahan bakar minyak (BBM) satu harga yang berlaku di dalam negeri, khususnya di Papua dan daerah-daerah terluar memerlukan perhatian khusus. Komisi VII DPR RI akan terus mengawasi hal tersebut untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan di lapangan yang bisa menabrak aturan perundang-undangan. Demikian disampaikan... Read more