Logo SitusEnergi
KEBIJAKAN RELAKSASI SOLAR BPH, MEMPERTAHANKAN REGULASI YANG KACAU
Oleh : Salamuddin Daeng Seharusnya BPH membatalkan regulasi yang menjadi penyebab kacaunya distribusi solar subsidi.Kelangkaan solar satu bulan belakangan cukup menjadi bahan evaluasi bahwa peraturan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 66/P3JBT/BPH Migas/ KOM /2021 Tanggal 20 September 2021 itu , harus diganti. Kewenangan dalam mengatur... Read more
Salamuddin: Pertamina Butuh Banyak Uang Untuk Pengadaan Solar
Jakarta, Situsenergi.com Utang pemerintah ke PT Pertamina (Persero) saat ini sangat besar dan terus menumpuk dari waktu ke waktu, karena tidak penah dibayar sesuai dengan waktunya. Menurut Pengamat Ekonomi AEPI, Salamuddin Daeng, sampai dengan laporan keuangan 2020, utang Pertamina yang belum dibayar Pemerinta mencapai Rp 45 triliun utang bagian... Read more
Kelangkaan Solar Akibat Dampak Regulasi yang Kacau
Jakarta, Situsenergi.com Pengamat ekonomi dari AEPI, Salamuddin Daeng menilai, kelangkaan bahan bakar Solar di sejumlah daerah di Sumatera terjadi karena kesalahan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas dalam menetapkan kuota solar bersubsidi. “Mungkin karena terganggu oleh perubahan status pandemi Covid-19, atau bisa juga karena ketidakmampuan mereka membaca pergerakan ekonomi,” kata... Read more
Pertamina Bantah Terjadi Penambahan Bond Fantastis di Era Nicke Widyawati
Jakarta, Situsenergi.com PT Pertamina (Persero) membantah tudingan Peneliti Senior AEPI, Salamuddin Daeng bahwa di era kepemimpinan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama, perseroan banyak menambah utang luar negeri alias Bond. Sebelumnya, seperti ditulis rmol.id, Salamuddin menyampaikan bahwa terdapat tambahan utang masing-masing tahun 2018 senilai USD 750 juta, tahun 2019 senilai... Read more
Sub Holding Dan Bengkaknya Subsidi
Oleh : Salamuddin Daeng Jaman dulu konon katanya privatisasi BUMN tujuan utamanya adalah mengurangi subsidi dari APBN kepada BUMN. Apa benar? Sebagian besar BUMN sudah diprivatisasi akan tapi tampaknya beberapa BUMN akan bangkrut tidak lama lagi. Garuda sudah bangkrut, yang lain akan menyusul, BUMN karya, BUMN transportasi, termasuk BUMN... Read more
Aturan Soal Harga BBM Dinilai Tak Jelas, AEPI Sebut Merugikan Pertamina
Jakarta, Situsenergi.com Peneliti Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menyoroti aturan soal penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) yang disebutnya aneh dan sangat merugikan BUMN Pertamina. “BBM non subsidi makin dominan jumlahnya di pasar Indonesia, namun peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengatur harga... Read more
PGN Rugi, Salah Siapa
Oleh : Salamuddin Daeng Dalam laporan keuangan 2020 menunjukkan Perusahaan  Gas Negara mengalami masalah keuangan yang buruk. Perusahaan dilaporkan merugi besar tanpa harapan dan jalan keluar. Keuntungan sebelum pajak  negative atau  merugi  USD -175.36 juta. Ini kerugian yang sangat memukul keuangan negara sekaligus. Sebab kalau perusahaan merugi maka perusahaan... Read more
Kasus Pencurian Minyak di Tuban, Masyarakat Minta Perhatian Presiden dan Kapolri
Jakarta, Situsenergi.com Kasus pencurian minyak di SPM Tuban, Jawa Timur Rabu 17 Maret 2021 lalu memicu sejumlah Anggota Masyarakat yang selama ini aktif beraktifitas sebagai pengamat di bidang Energi nasional yang aktif melakukan riset, penelitian dan mengamati kebijakan-kebijakan di sektor energi menyuarakan pendapatnya. Berdasarkan salinan surat yang ditujukan kepada... Read more
Perjalanan Minyak di Era Petro Dolar, Paris Agreement Hingga Covid-19 dan Energi Masa Depan
Jakarta, Situsenergy.com Akhir dari dominasi minyak di dunia sebenarnya telah berakhir sejak era pemerintahan Presiden Obama di Amerika. Obama ketika itu melakukan pencetakan uang dolar dengan modal kertas dan tinta saja. Padahal harga minyak saat itu tengah merosot. Ini menjadi bukti awal bawah era petro dolar telah berakhir. “Jadi... Read more
Harga Gas Industri Dalam Negeri Sulit Turun dengan Skema Mekanisme Pasar
Jakarta, Situsenergy.com Pengamat ekonomi dari AEPI, Salamuddin Daeng mengatakan, harga gas industri di dalam negeri akan sulit diturunkan dengan mekanisme pasar, sehingga harus ada kebijakan pemerintah untuk mengatur batas tertinggi harga gas yang dijual ke Industri. Namun kata dia, harus ada subsidi atas biaya yang ditangung PGN, karena jika... Read more