Jakarta, situsenergi.com Pemerintah Indonesia resmi membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau (Satgas TEH) sebagai langkah strategis dalam mempercepat transisi energi nasional. Institute for Essential Services Reform (IESR) menyambut baik inisiatif ini, karena dianggap sebagai bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjalankan agenda energi berkelanjutan. Direktur Eksekutif IESR, Fabby... Read more
Masih Perlu Dibenahi, BRIN Sebut Persoalan Pajak Karbon Masih Tarik Ulur
ENERGI TERBARUKAN October 28, 2023 0
Jakarta, Situsenergi.com Meski sudah ditetapkan sejak tahun lalu ternyata hingga saat ini persoalan pajak karbon masih tarik-ulur, karena ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Termasuk sebagian besar masyarakat yang masih belum paham. Hal ini dikatakan Kepala Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nawawi dalam keterangannya yang... Read more
Perkenalkan Pajak Karbon, Indonesia Penuhi Komitmen Transisi Batubara
Uncategorized November 11, 2022 0
Jakarta, Situsenergi.com Indonesia telah berusaha memenuhi komitmen transisi batubara dengan mulai memperkenalkan pajak karbon serta membahas bagaimana memperkenalkan pasar karbon yang merata di Indonesia. Hal ini dikatakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam acara “Bloomberg CEO Forum: Moving Forward Together” yang diikuti secara daring di Jakarta, Jumat (11/11/2022). “Apa... Read more
Jakarta, Situsenergi.com Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa Indonesia perlu menyesuaikan perubahan yang terjadi agar produk yang dihasilkan oleh industri dalam negeri tidak mendapatkan sanksi pajak karbon. Pasalnya, saat ini banyak negara telah mencanangkan netralitas karbon. Untuk itu, Pemerintah Indonesia terus mendorong program transisi... Read more
Jakarta, Situsenergi.com Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov berharap, pungutan pajak karbon yang akan dimulai pada 1 April 2022 mendatang tidak sampai berdampak negatif terhadap proses pemulihan ekonomi nasional dari Covid-19. “Pajak karbon mesti diutamakan untuk mengarahkan masyarakat kepada aktivitas yang lebih ramah lingkungan,”... Read more
Jakarta, Situsenergi.com Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menanggapi soal rencana pemerintah memungut pajak karbon dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menurutnya, aturan itu disusun sebagai upaya untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK). “Kebijakan ini sepertinya akan sedikit banyak... Read more
Jakarta, Situsenergi.com Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi mengenakan pajak karbon yang ditetapkan melalui UU Harmonisasi Peraturan perpajakan. Untuk tahap awal, sejak 1 April tahun 2022, pajak karbon akan diterapkan pada sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara dengan menggunakan mekanisme pajak yang mendasarkan pada batas emisi (cap and tax).... Read more
Jakarta, Situsenergi.com Rencana pemerintahan Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa menerapkan pajak karbon (carbon tax) bagi produk-produk yang memiliki jejak karbon tinggi dinilai hanya akan merugikan negara-negara yang memiliki produk ekspor berkarbon tinggi seperti Indonesia. Dengan pajak itu kinerja ekspor dikhawatirkan akan terhambat. Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, menjelaskan bahwa... Read more
Jakarta, Situsenergi.com Belakangan ini pengenaan pajak karbon (carbon tax) yang akan diterapkan di beberapa negara, turut menjadi perhatian menarik bagi sejumlah kalangan, terutama dampaknya terhadap industri pertambangan. Menurut Eks Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar mengatakan, karbon banyak dihasilkan dari kegiatan manusia seperti migas, pertambangan mineral, termasuk aktifitas pertanian dan... Read more