SP PLN Dukung KPK Berantas Korupsi di PLN

Jakarta, Situsenergy.com

KPK menggeledah rumah Dirut PLN Syofyan Basir terkait dengan OTT suap Wakil Ketua Komisi VII EMS yang berhubungan dengan proyek di PLN.

Menanggapi hal ini, Serikat Pekerja (SP) PLN yang terdiri dari 49 DPD dengan 33.000  anggotanya dari Sabang sampai Merauke ikut bersuara terkait kasus ini.

“Kita mendukung KPK untuk mengusut tuntas kasus tersebut termasuk penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah Dirut PLN Syofyan Basir,” kata Ketua Umum SP PLN Ir. Jumadis Abda MM, Meng dalam keterangan resminya yang diterima Situsenergy.com di Jakarta, Minggu (15/7) malam.

Menurut dia, korelasi keterlibatan Syofyan Basir dalam kasus tersebut nampak jelas. Melalui Wakil Ketua Komisi VII yang tertangkap tangan, diduga Dirut PLN memuluskan swasta dalam proyek PLN. “Ini hanyalah puncak gunung es. Mudah-mudahan melalui KPK,  PLN dapat diselamatkan,” ucapnya.

Lebih jauh ia mengatakan, SP PLN sudah banyak melihat ketidakwajaran yang terjadi di PLN. Mulai dari yang besar program 35.000 MW yang sangat berlebih diserahkan ke swasta dengan take or pay. “Untuk ini kita malah sudah mendatangi KPK. Kita menghitung akan ada kerugian PLN Rp. 140 T/tahun setelah selesai pembangunannya,” kata dia.

Kasus lain yang juga membuat keuangan PLN makin berat adalah MVPP yang lebih mahal dari sewa genset existing yang ada di daerah itu. “Untuk Belawan saja kami hitung PLN rugi setidaknya Rp. 700 M/ tahun. Belum lagi di empat tempat lain,” ujarnya.

“Ironisnya, MPP 500 MW yang harusnya menggunakan gas murah malah menggunakan minyak yang mahal,” tambah dia.

Pihaknya juga menyoroti tantiem Direksi yang naik tajam jadi sekitar Rp 250 miliar. Mobil dinas Direksi yang masing-masing dapat tiga kendaraan; Mercy, Alphard dan CRV. Ini jelas membuat PLN makin boros dan makin terpuruk.

“Bahkan di tengah kerugian PLN di tiga bulan pertama 2018 yang mencapai Rp. 6,49 T, Direksi PLN malah jor-joran pengadaan pakaian dinas pegawai dipakai setiap hari, yang biasanya hanya untuk dua hari dalam satu minggu, yang pengadaan secara terpusat. Ini ada apa?” tanya Jumadis heran.

“Oleh sebab itu kita sangat mendukung KPK dan minta juga menelusuri ini semua untuk perbaikan PLN. Jadi bukan saja dalam kasus pengadaan PLTU Riau 1 itu saja”, tegas Jumadis.

Bahkan termasuk kasus terbaru yakni pengadaan meter prabayar yang sangat merugikan PLN. Karena saat ini diintruksikan kembali ke meter pasca bayar.

“Mengingat kondisi saat ini, kami SP PLN juga minta kepada Presiden supaya bisa segera mengganti Dirut PLN, hal ini juga untuk menjaga kredibilitas pemerintah dimata masyarakat. Jangan sampai gara-gara Syofyan Basir dan konco-konconya dipertahankan di PLN, maka akan memperburuk pemerintahan Jokowi,” pinta Jumadis.

“Kami berharap Presiden dapat mengangkat Dirut PLN yang baru, punya integritas, profesional mengelola PLN serta punya kompetensi di bidang kelistrikan”, pungkasnya.(adi)