Soal Mobil Listrik Dan Efisiensi Impor BBM, Energy Watch : Ekspektasi Jangan Terlalu Tinggi

Jakarta, Situsenergy.com

Pemerintah telah mulai menjalankan program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di tanah air. Keseriusan pemerintah terkait kendaraan listrik berbasis baterai telah ditunjukkan melalui penerbitan peraturan.

Setidaknya ada tujuh aturan mengenai kendaraan listrik, mulai dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai pada 12 Agustus 2019, hingga Permenperin Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap.

Pemerintah berharap, melalui program KBLBB tersebut, berbagai permasalahan energi, termasuk soal lonjakan impor BBM hingga masalah polusi udara bisa diselesaikan. Bahkan, Dewan Energi Nasional (DEN) sudah cukup optimis bahwa dengan mulai berjalannya program KBLBB ini, maka ribuan barel minyak impor bisa dihemat di 2021 ini, dan Pada 2025 impor BBM bisa ditekan sampai 37.000 barel per hari (bph). Lalu, pada 2030 kembali bisa ditekan sampai ke posisi 77.000 bph.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan memberikan apresiasinya kepada pemerintah terkait mulai bergulirnya program kendaraan listrik tersebut. Namun demikian, menurutnya program itu belum akan berdampak signifikan dalam waktu dekat. Butuh waktu lama untuk proses transisi dari energi Fossil ke Renewable energi, termasuk pada kendaraan listrik.

“Terkait mobil listrik yang sekarang sedang dipersiapkan pemerintah, ini salah satu upaya yang cukup bagus. Tetapi apabila dampaknya ingin langsung dirasakan tahun ini, saya kira ini terlalu berlebihan. Karena sampai saat inipun populasi dari mobil listrik ini kan belum terlalu banyak, jadi tidak bisa serta merta juga mobil listrik ini langsung memberikan dampak yang cukup signifikan tahun ini. Kecuali memang pemerintah dalam waktu dekat ini memberikan suatu regulasi, peraturan sendiri ataupun stimulus sehingga masyarakat kita lebih mudah lagi dalam mendapatkan electric vehicle ini, baik itu motor, mobil atau sepeda,” demikian disampaikan Mamit kepada Situseneergy.com, saat dihubungi pada Selasa (5/1/2021).

Mamit mengatakan, program KBLBB tersebut perlu didukung dengan tak hanya regulasi saja, melainkan juga insentif-insentif tertentu agar kendaraan listrik semakin terjangkau bagi masyarakat.

“Karena sejauh ini sebagaimana kita ketahui, untuk harga mobil listrik yang paling murah sekalipun, itu masih berkisar di angka Rp610 an juta. Dan saya kira ini masih sangat mahal dan masyarakat kita belum siap untuk membeli kendaraan listrik dengan harga seperti itu. Apalagi ditengah situasi pandemi seperti saat ini, disaat ekonomi menurun, saya kira ini adalah bukan hal yang mudah, ketika mobil listrik ini bisa memberikan dampak atau manfaat pada tahun ini. Butuh waktu yang cukup panjang dan lama, sehingga dampak dari mobil listrik ini bisa mengurangi konsumsi BBM, bisa mengurangi polusi udara, bisa mengurangi impor, itu bukan sekarang,” jelas Mamit.

Selain itu, pihak produsen kendaraan listrik di Indonesia juga perlu memahami karakteristik dan kebiasaan masyarakat Indonesia dalam menciptakan produk kendaraan listriknya. Menurutnya, mobil-mobil berbasis baterai yang beredar saat ini, cenderung terlalu monoton dalam jenis, fungsi maupun disain nya.

“Karena kita tahu, karakter masyarakat Indonesia ini adalah lebih suka kendaraan MPV yang jumlah penganggut penumpang nya banyak, bisa lewat medan apa saja, dan ini belum ada di mobil listrik saat ini, dimana lebih banyak pada sedan atau SUV. Jadi butuh waktu supaya mobil listrik ini bisa lebih banyak manfaatnya,” pungkasnya. (SNU/RIF)