Skema Government Drilling, Begini Kata NCSR-E

Jakarta, Situsenergi.com

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan langkah pemerintah untuk mengurangi risiko hulu pemboran sektor panas bumi.

Kepala Bidang PSDMBP, Kementerian ESDM Arif Munandar mengatakan Government Drilling disebut sebagai langkah pemerintah untuk mengurangi risiko hulu pemboran sektor panas bumi yang dilakukan di 20 lokasi sekaligus menurunkan pembiayaan tahap eksplorasi.

“Sehingga diharapkan bisa menjadi daya tarik investasi pengembangan geothermal,” kata dia dalam sebuah wawancara dikutip, Senin (04/10/2021).

Kementerian ESDM berharap skema government drilling dapat membantu menekan harga listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum National Center for Sustainability Reporting – Energy (NCSR-E), Sugeng Riono mengharapkan pentingnya keberlanjutan dari Government Drilling peningkatan kompetensi SDM ini untuk menunjang keberlangsungan pengembangan sektor geothermal sehingga diyakinin mampu menarik investasi sektor panas bumi.

“Untuk mencapai target yang diharapkan pemerintah semua potensi harus diupayakan baik dari sisi SDM mengingat explorasi di panas bumi secara investasi memiliki resiko yang cukup menantang,” kata dia, Senin (04/10/2021).

Berkaitan dengan rencana insentif government drilling, Kementerian ESDM belum lama ini menyebut, program itu adalah upaya pemerintah ‘mengambil alih’ risiko eksplorasi panas bumi, sehingga biaya eksplorasi hanya dikeluarkan satu kali, tidak terbawa hingga 30 tahun, seperti eksplorasi yang telah dilakukan selama ini.

Pasalnya, sebagian besar kerugian proyek panas bumi disebabkan gagalnya eksplorasi. Hal tersebut menyebabkan harga listrik dari PLTP cukup mahal. Ini menimbulkan biaya subsidi kompensasi makin tinggi dan memberatkan APBN.(SA/RIF)