Sekjen ESDM : Pemanfaatan Panas Bumi Masih Kecil

Jakarta, Situsenergi.com

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa potensi energi panas bumi (geothermal) di Indonesia sangat besar. Berdasarkan data Direktorat Panas Bumi potensi itu mencapai 23,9 Giga Watt (Gw). Namun dari jumlah itu baru dimanfaatkan sebagai sumber energi sebesar 8,9 persen atau sebesar 2.130,6 Mega Watt (Mw). Pemerintah sendiri menargetkan tahun 2025 pemanfaatan energi panas bumi bisa mencapai 16,8 persen atau setara 7.241,5 Mw.

Sekretaris Jenderal (Sekjend) Kementerian ESDM, Ego Syahrial, mengakui meski potensinya sangat besar, namun pemanfaatannya memang masih kecil. Hal itu tidak lepas dari beberapa hal yang dapat diklasifikasikan sebagai faktor penyebab rendahnya pemanfaatan energi panas bumi.

Pertama, kata Ego, keberadaan geothermal tersebut rata – rata berada di area tengah hutan konservasi terutama di area Sumatra. Hal itu mengakibatkan akses dan eksplorasi energi panas bumi menjadi sulit dilakukan karena harus bisa mempertahankan fungsi hutan konservasi.

“Mayoritas posisi sumber panas bumi itu ada di hutan konservasi atau di wilayah cagar alam. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita dalam mengoptimalkan potensi itu,” ujar Ego dalam webinar Digital Indonesia International Geothermal Convention (DIIGC) 2021, Selasa (21/9/2021).

Tantangan kedua, masih Ego, adalah risiko eksplorasi yang begitu besar dan dana yang dibutuhkan untuk eksplorasi hingga distribusi energi yang dihasilkan terlalu mahal. Tidak jarang apabila dalam pembangunan pembangkit listrik panas bumi butuh investor kelas kakap. Itupun banyak diantaranya yang sudah beroperasi karena memanfaatkan energi panas bumi yang secara akses lebih mudah dijangkau.

Isu selanjutnya adalah terkait dengan dampak sosial dari proyek pengembangan energi panas bumi. Menurut pengalaman yang ada, setiap ada proyek tersebut kerap terjadi benturan antara pelaksana proyek dengan warga sekitar. Bahkan pertentangan antara beberapa pihak kerap ditemui dalam pengembangan proyek tersebut.

“Kendala berikutnya adalah biaya pembangunan yang begitu besar itu tidak diimbangi dengan permintaan energi yang memadahi. Ini juga menyulitkan setiap proses optimalisasi energi panas bumi,” pungkas dia. (DIN)