Salurkan Sumber EBT ke Pusat Beban, Proyek Supergrid Mendesak Dilakukan

Jakarta, Situsenergi.com

Untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat, pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk mengurangi emisi dengan memprioritaskan perkembangan energi terbarukan.

Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang besar, terutama tenaga air dengan total potensi mencapai 95 GW yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Papua.

“Sesuai dengan arahan Presiden dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, saya ingin menekankan kembali pentingnya pengembangan hydropower dengan teknologi yang efisien dan didukung infrastruktur transmisi” ujar Jisman, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dalam pernyataannya dikutip Jumat (03/11/2023).

Seperti diketahui, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030 akan dikembangkan sejumlah proyek PLTA dengan kapasitas 10 GW. Lokasi potensi energi terbarukan masih jauh dari pusat permintaan beban, untuk itu dibutuhkan infrasruktur transmisi untuk menyalurkannya.

Menurut Jisman, pemerintah akan mengembangkan interkonektifitas antar 4 pulau besar di Indonesia, yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Proyek ”Indonesia Supergrid” ini disebutnya krusial untuk menyalurkan listrik dari sumber EBT di Sumatera ke pusat beban di Pulau Jawa.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Kalimantan memiliki potensi 13 GW hydropower dari Sungai Kayan dan Sungai Mentarang. Melalui interkoneksi 500kV HVAC, daya listrik dapat disalurkan ke Pulau Jawa dan Sulawesi dengan potensi industri smelter. Untuk Papua, pengembangan transmisi diperlukam untuk mengevakuasi 7 GW potensi hydropower di Sungai Membramo guna mendukung area industri hidrogen.

Selain potensi air, pengembangan super grid diharapkan juga dapat meningkatkan penetrasi potensi tenaga surya dan tenaga bayu.

”Kami juga memiliki banyak pulau di Indonesia, terutama di Indonesia Timur yang masih memanfaatkan pembangkit diesel. Pulau-pulau ini membutuhkan pengembangan transmisi untuk meningkatkan stabilitas sistem ketenagalistrikan. Untuk pulau-pulau ini kami membutuhkan pengembangan teknologi kabel bawah laut,” kata Jisman.

Jisman berharap kolaborasi antara partner lokal dan internasional dapat terjalin untuk mengembangkan kerangka kerja kebijakan untuk pengembangan transmisi yang efisien.

”Saya berharap event ini bisa menjadi kesempatan yang baik untuk membahas kesempatan serta tantangan dalam percepatan pengembangan transmisi serta mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan,” ujar Jisman.(SA/SL)