Salamuddin : Jika Berlanjut, Kelangkaan Solar Bisa Jadi Masalah Besar Bagi Pemerintahan Jokowi

Jakarta, Situsenergi.com

Belakangan sejumlah SPBU mengalami kekurangan pasokan BBM jenis solar terutama solar bersubsidi yang merupakan kebutuhan angkutan umum, angkutan sembako, transportasi umum darat dan laut. Hal ini menimbulkan kepanikan masyarakat.

Menanggapi hal itu, Pengamat Energi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng mempertanyakan mengapa kelangkaan bisa terjadi. Padahal menurut pengakuan PT Pertamina (Persero), stok BBM Solar Bersubsidi cukup. Sepanjang semester I 2021, tercatat sebesar 37.813 kililoter per bulan dan terus meningkat sehingga mencapai 17 persen pada September atau sekitar 44.439 kiloliter. Sementara BPH migas menyatakan telah melakukan relaksasi kuota solar SPBU.

Faktanya, di lapangan kelangkaan BBM solar bersubsidi ini masih terjadi. Jika ini terus berlanjut maka bisa menjadi masalah besar bagi pemerintah karena tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan UU dengan benar. Menurutnya subsidi BBM termasuk solar adalah amanat UU Aanggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). dengan demikian maka suksesnya penyaluran subsidi merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan UU APBN.

“Jika presiden terbukti melanggar UU APBN makan presiden bisa dimakzulkan. Secara non formil kegagalan pemerintah dalam menyalurkan subsidi BBM dapat memicu gejolak sosial di masyarakat, dan bisa berujung pada protes massa skala luas kepada pemerintah,” ujar Salamuddin Daeng dalam keterangannya, Selasa (2/11/2021).

Solar subsidi sebetulnya merupakan salah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hajat hidup orang banyak. Dengan demikian kegagalan dalam mengelola subsidi solar, akan menjadi kegagalan pemerintah dalam melaksanakan UU APBN. tidak hanya itu kegagalan dalam mengelola subsidi solar berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap UUD.

Menurut analisa Salamuddin, penyebab kelangkaan solar tidak ada jalan keluar yang sifatnya permanen. kelangkaan solar terbuka peluangnya terjadi secara berulang dan masif. Di sisi lain PT Pertamina (Persero) harus dapat mengatasi kesulitan keuangan menagih piutang kepada pemerintah secepatnya sebagai pemberi subsidi.

“Jadi, ya siap-siapkan diri saja, segala kemungkinan dapat terjadi dalam situasi ekonomi, politik dan kondisi sektor energi khususnya BBM di dunia yang sangat dinamis sekarang ini,” pungkas dia. (SNU)