Puskepi : Pemerintah Tak Serius Dengan Program BBM Ramah Lingkungan

Jakarta, Situsenergi.com

Pemerintah dinilai tidak serius dalam mendorong penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan. Pasalnya dalam Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2017 yang mengatur soal baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih, masih mematok standar BBM pada RON (Research Octane Number) 91. Padahal dunia sudah mengarah pada penggunaan BBM yang ramah lingkungan di atas RON 91.

Direktur Pusat Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria, menjelaskan bahwa akibat rancunya kebijakan pemerintah itu, saat ini pengguna BBM di Indonesia rata-rata masih di bawah RON 91. Yang terbanyak adalah penggunaan BBM jenis Pertalite dengan kandungan RON 90. Parahnya lagi BBM jenis premium dengan RON 88 juga masih disediakan oleh Pertamina. Padahal dunia sudah meninggalkan BBM BBM jenis premium ini.

“Aturan pemerintah ini masih ada keragu- ragunan, masih basa – basi dalam penggunaan RON tinggi di republik ini. Kalau pemerintah betul-betul konsentrasi ingin meningkatkan aspek lingkungan harus berani ambil sikap,” ujar Sofyano dalam acara Lintas Banjarmasin Pagi bertema BBM Ramah Lingkungan dan Tren Minyak Dunia yang disiarkan secara langsung oleh RRI Banjarmasin, Selasa (15/3/2022).

Menurutnya, saat ini PT Pertamina (Persero) sebagai kepanjangan tangan pemerintah hanya berjuang sendiri untuk mewujudkan kampanye penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan. Dukungan pemerintah sangat minim bahkan terkesan maju mundur demi pencitraan di tahun politik tahun 2024. Oleh sebab itu kalau pemerintah serius mendorong penggunaan BBM yang ramah lingkungan harus tegas memberikan kebijakan untuk melarang penggunaan BBM dengan RON di bawah 91.

“Saya garis bawahi pernyataan bahwa masyarakat tergantung BBM yang disediakan Pertamina. Jadi kalau Pertamina hanya sediakan BBM RON 92 yaitu yang akan dibeli. Tapi ini semua tergantung sikap pemerintah bener nggak aware soal itu, menurut saya enggak karena mereka lebih peduli dengan politik mereka bagaimana menjual BBM murah apalagi mendekati tahun 2024 mendatang,” lanjut Sofyano.

Dia memahami bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang hanya mengutamakan penggunaan BBM dari sisi harga saja tanpa memperdulikan dari sisi manfaat bagi mesin kendaraan dan aspek lingkungan. Oleh sebab itu demi mewujudkan BBM berkualitas, harus ada regulasi yang sifatnya memaksa agar masyarakat beralih menggunakan BBM dengan RON tinggi seperti Pertamax atau Pertamax Turbo.

Sofyano khawatir bahwa mendekati tahun 2024 mendatang akan muncul wacana penyediaan BBM jenis premium yang notabene memiliki RON paling rendah dengan alibi penyediaan BBM murah. Padahal dibalik itu ada keinginan meraup simpati publik oleh oknum politisi tertentu yang ingin mencari panggung. Ketersediaan BBM jenis premium hingga saat ini walaupun jumlahnya tak lagi mendominasi menjadi bukti kuat bahwa pemerintah tidak serius dalam hal kampanye penggunaan BBM berkualitas yang lebih ramah lingkungan.

“Hingga kini pemium belum dihapus 100 persen. Belum ada keputusan pemerintah menghapus premium. Nanti jelang 2024 kalau DPR minta diguyur lagi, saya yakin pemeritah akan menyediakannya lagi, itu tergantung pergerakan Senayan,” pungkas dia.

Sementara itu Sales Area Manager Kalselteng, Drestanto Nandiwardhana, menjelaskan bahwa Pertamina sangat tergantung dari keputusan pemerintah dalam hal penyediaan BBM bagi masyarakat. Sebagai BUMN Migas Pertamina mengikuti setiap arahan dan kebijakan dari pemerintah. Yang pasti saat ini pihaknya telah menyedian BBM dengan berbagai pilihan jenis.

“Kita masih tahap edukasi belum menergur atau melarang untuk menggunakan BBM jenis premium, dengan diedukasi kita harap masyarakat akan mengerti manfaatnya dan kemudian beralih menggunakan BBM jenis Pertamax,” tuturnya. (DIN/rif)