Puskepi: Pemerintah Harus Tegas Tolak Pemain Baru Avtur

Jakarta, Situsenergy.com

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria menyebutkan bahwa alasan harga avtur Pertamina tinggi terkesan dan terbukti hanya jadi kambing hitam untuk memasukkan pemain baru di bisnis avtur Indonesia saja.

Hal imi disampaikan Sofyano di Jakarta, Jumat (06/12). “Sebagai Pemain baru avtur, maka sangat bisa dipastikan mereka akan impor avtur, dan ini bertentangan dengan program pemerintah yang ingin mengurangi defisit migas,” katanya.

Untuk itu, ia mendesak Pemerintah untuk tegas menolak pemain baru avtur jika tidak bisa produksi avtur di dalam negeri. “Mereka juga harus diwajibkan memiliki sarana dan fasilitas avtur, dan tidak boleh menyewa dari Pertamina. Pemerintah juga harus mewajibkan para pemain baru tersebut untuk beroperasi di bandara-bandara kecil di seluruh NKRI juga,” tukasnya.

Selain itu, kata Sofyano, untuk mengurangi defisit migas maka sudah saatnya Pemerintah menetapkan Pertamina sebegai agregator BBM jenis Solar dan avtur yang sudah bisa disediakan di dalam negeri karena terkait program B 30.

Pada kesempatan berbeda, Ekonom AEPI, Salamuddin Daeng meminta Pemerintah untuk tidak tergoda lagi  membuka kran impor avtur kepada pihak manapun, baik kepada Pertamina maupun swasta dengan alasan apapun.

“Pemerintah jangan sampai tergoda lagi membuka kran impor avtur, karena impor produk BBM sudah membuat Indonesia terjajah dalam ketergantungan,” ujar Daeng.

Pasalnya, kata dia, avtur adalah jenis bahan bakar yang sudah bisa diproduksi oleh kilang dalam negeri. “Jika pemerintah tergoda melakukan impor lagi, apalagi dengan mengijinkan swasta melakukannya maka dikwatirkan kinerja kilang dalam negeri akan terganggu,” ujarnya.

“Jika ada kementerian yang mau melakukan liberalisasi avtur dengan cara membuka kran impor, maka itu sama saja dengan menantang perintah Presiden Jokowi yang bertekad mengurangi impor dalam upaya memperbaiki neraca transaksi berjalan yang saat ini mengalami defisit yang besar,” pungkasnya.

Sementara Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori mengatakan, bahwa sesuai mandat konstitusi Pasal 33 UUD 1945 terminologi penguasaan negara wajib diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara serta tidak boleh dilanggar begitu saja dengan memanfaatkan kekuasaan demi kepentingan sesaat.

“Sektor migas adalah salah satu cabang produksi penting yang harusnya diberikan kepada BUMN termasuk penyediaan avtur yang berasal dari produksi dalam negeri dengan bahan baku dalam negeri pula,” tukasnya.

Menurutnya, Pertamina telah berperan dan berkontribusi besar bagi pembangunan energi bangsa dan negara dalam penyediaan dan penyaluran BBM tak terkecuali avtur.

“Jika ada swasta yang bisa bermain di bisnis avtur, maka mereka tidak boleh bersandar pada aset Pertamina dan apalagi hanya meminta lisensi impor demi keuntungan korporasi semata,” pungkasnya.

Terpisah, Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahean meminta Pemerintah untuk mengkaji berapa beban Pertamina yang selama ini menyediakan avtur di seluruh bandara hingga bandara perintis. “Karena  beban besar yang  harus ditanggung Pertamina sehingga harus ada subsidi silang harga antara bandara yang satu dengan bandara yang lain,” tukasnya.

Menurut Ferdinand, jangan sampai pemberian ijin bisnis avtur kepada swasta hanya akan membuat angka impor migas meningkat. Karena swasta akan impor sementara produksi Pertamina bisa menjadi over tak terserap, ini harus dicermati, apalagi Presiden Jokowi sudah berkali-kali mengeluh soal defisit impor migas,” tutup Ferdinand.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang didukung Menko Maritim, Luhut B Panjaitan yang mengancam akan memasukan pemain baru di bisnis bahan bakar avtur untuk menjadi pesaing BUMN Pertamina.

Menanggapi kedua koleganya itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku tak mempersoalkannya tapi ada syarat yang harus diperhatikan. Erick Thohir menegaskan, jangan sampai swasta masuk hanya untuk mendapatkan lisensi impor saja.

“Kalau swasta yang produksi avtur welcome saja. Yang tidak boleh cuma minta lisensi impor akhirnya nanti kami-kami yang di BUMN atau di kementerian yang ditugaskan menekan impor migas tapi di pihak lainnya malah impor terus akhirnya kami yang disalahkan lagi,” kata Erick Thohir di Jakarta, Rabu lalu.(adi)