PEKANBARU — Perpanjangan kontrak PT Chevron Pasific Indonesia akan dipertimbangkan Komisi VII DPR RI. Menurut Wakil Ketua Komisi VII, Herman Khaeron, Chevron yang mengelola minyak dan gas di Riau kontraknya akan habis pada 2021. “Kalau melihat tren terhadap pengelolaan minyak di wilayah kerjanya Chevron itu menurun. Penurunan ini juga sudah dibahas sebelumnya karena ada teknologi baru juga yang namanya Chemical IOR yang telah dipresentasikan dapat meningkatkan produksi,” ujar Herman selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik ke Pekanbaru, Riau, Kamis (30/11).
Presiden Direktur PT Chevron Pacific Indonesia, Albert Simanjuntak menjelaskan, produktivitas bisa ditingkatkan menggunakan teknologi baru yakni Chemical EOR. Namun alat itu masih berada di Amerika Serikat meski sudah dibeli Indonesia.
Dijelaskan Herman, Chemical IOR memang merupakan teknologi baru. “Waktu awal ini di submit menjadi kebutuhan yang di cost recovery itu nilainya 80 USD/barel kebutuhan biaya, dan pertanyaan kami kalau teknologi dibeli dengan 80 USD/barel, lalu harga minyak 52 USD/barel sesuai dengan makro APBN tentu ini menjadi aneh. Mestinya teknologi ini lebih menekan harga dan menjadikan produksi lebih efisien. Kalau kemudian teknologi yang dibeli melebihi dari harga jual produksi itu sendiri secara logika ini sangat tidak mungkin. Adanya peningkatan teknologi mestinya bisa menekan harga sampai 40 USD/barel,” ujar Herman.
Untuk itu Komisi VII berharap ada pembuktian dari Chevron untuk teknologi tersebut. “Jangan sampai hal ini hanya menjadi bargaining dari Chevron untuk perpanjangan kontrak di tahun 2021,” sambung Herman.
Selain dari itu, Komisi VII juga akan mengevaluasi dampak lingkungan dari crude oil Chevron dan juga jumlah CSR apakah sudah cukup memadai, mengingat pengelolaan minyak dan gas hampir 20% lifting nasional dihasilkan dari lapangan Chevron. (kn)
Leave a comment