Permintaan Tinggi, Energy Watch: Waspadai Krisis Energi

Jakarta, situsenergi.com

Krisis energi yang terjadi di beberapa negara belakangan ini akibat permintaan energi yang tinggi tapi tidak diimbangi dengan pasokan yang ada patut diwaspadai. Hal ini karena Indonesia sekarang sudah menjadi net importir untuk BBM.

“Krisis energi yang terjadi di beberapa negara belakangan ini akibat permintaan energi yang tinggi tapi tidak diimbangi dengan pasokan yang ada patut diwaspadai. Hal ini karena Indonesia sekarang sudah menjadi net importir untuk BBM. krisis energi yang melanda beberapa negara memang harus tetap kita waspada. Apalagi Indonesia saat ini adalah net importir. Dengan demand yang sedang naik maka ketersediaan produk maupun minyak mentah di pasaran menjadi terbatas di tengah harga yang sedang naik saat ini,” kata Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan kepada situsenergi.com di Jakarta, Senin (01/11/2021).

Di sisi lain, kata dia, konsumsi BBM nasional yang terus naik seiring dengan mulai bangkitnya ekonomi nasional juga menjadi persoalan tersendiri.

“Saat ini konsumsi kita sudah mendekati 1.3 juta BOPD dengan lifting minyak sebesar 660.000 BOPD. Dengan demikian maka harus impor 600.000-700.000 BOPD baik minyak mentah maupun produk,” ujarnya.

Mamit juga menyoroti soal kenaikan CPO sepanjang 2021 yang sudah mencapai 75% jika dibandingkan harga tahun lalu.

“Semua ini menjadi tantangan dalam program biodiesel yang sedang berjalan saat ini. Kenaikan CPO ini akan berdampak terhadap kenaikan FAME yang merupakan bahan utama program biodiesel ini,” paparnya.

Sementara untuk sektor kelistrikan, di tengah harga batu bara yang meroket dan disparitas harga yang tinggi antara DMO untuk PLN dengan harga pasar ditengarai akan mengganggu pasokan batu baranya.

“Dan jika hal ini menyebabkan pasokan batu bara ke PLN terganggu maka kemungkinan bisa menyebabkan pasokan listrik dari pembangkit milik PLN berbahan bakar batu bara akan terganggu,” tukasnya.

Selain itu, lanjut dia, bujukan dari pengusaha batu bara untuk adanya penyesuaian harga DMO PLN bisa membuat kenaikan BPP per kwh jika pemerintah menyetujui kenaikan harga.

“Semoga, pengusaha batu bara masih ada semangat merah putih dengan tetap menjaga pasokan batu bara bagi PLN dan tidak meminta penyesuaian harga DMO PLN,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewanti-wanti dampak krisis energi ke Indonesia. Krisis energi ini terjadi karena permintaan energi yang tinggi tapi tidak diimbangi oleh pasokan yang ada.

Menurut Sri Mulyani, pemulihan ekonomi dunia tidak hanya terancam oleh sebaran vaksinasi yang tidak merata. Namun, pemulihan ini terancam oleh inflasi yang tinggi dipicu oleh kenaikan harga energi, serta adanya gangguan pasokan (disruption supply).

“Ini terjadi di negara-negara yang pemulihannya sangat cepat namun kemudian muncul komplikasi dalam bentuk kenaikan harga energi dan supply disruption,” katanya dalam keterangan pers pertemuan G20, Minggu (31/10/2021).

Lebih jauh ia mengatakan, pemulihan ekonomi ini tidak diikuti dari sisi ketersediaan pasokan. Masalah pasokan itu seperti terjadi di pelabuhan di mana barang-barang tidak bisa diangkut. Itu terjadi karena tidak adanya sopir.

“Atau supply disruption berdasarkan bahan baku yang tidak bisa di-deliver sehingga barangnya tidak bisa dibuat di dalam manufaktur,” katanya.(SL)