Jakarta, situsenergy.com
Isu terkait pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Minyak dan Gas Bumi (Migas) kembali mencuat akhir – akhir ini jelang habisnya masa jabatan DPR RI dan pemerintahan Jokowi – JK. Daftar Inventaris Masalah (DIM) dikabarkan telah selesai dan tinggal menyandingkan dengan RUU yang telah disusun Komisi VII DPR.
Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies, Marwan Batubara, berharap apabila memang akan dibahas kembali agar dilakukan secara terbuka. Sebab menurut informasi yang diterimanya, draft dari RUU tersebut ujug-ujug sudah sampai ke Istana. Demi menegakkan konstitusional dan tidak ada kecurigaan dari semua pihak, pembahasan RUU Migas harus diketahui publik.
“Draft RUU migas saya dengar udah di istana untuk di tanda tangani Jokowi, mestinya ini dibahas secara terbuka, menurut aturan pembuatan ini harus gamblang, tapi ini sepertinya sembunyi-sembunyi. Ada apa?,” Kata Marwan di Jakarta, Kamis (23/1).
Pihaknya mencurigai ada pasal-pasal titipan dari kalangan tertentu apabila DPR dan pemerintah enggan membredel draft tersebut di hadapan publik. Akibatnya muncul kekhawatiran dari berbagai pihak atas nasib jangka panjang industri migas yang selama ini dikelolanya.
Kalaupun DPR pada akhirnya tidak mengakui hal itu dan ujung-ujungnya isu pembahasan RUU migas menguap lagi, Marwan meminta agar DPR angkat tangan saja. Menurutnya kalangan pelaku industri migas sudah terlalu lama menunggu kejelasan dari RUU migas yang terbengkalai.
“Kalau saya pesimis ini bisa direvisi di pemerintahan sekarang ini, ini udah satu dekade. Udahlah DPR angkat tangan aja dan diambil alih pemerintah, kalau tidak akan makin tidak jelas, sektor industri akan menjadi terombang – ambing,” pungkas Marwan. (DIN)
Leave a comment