Pemerintah Perlu Siapkan Peta Jalan Transisi Batubara

Jakarta, Situsenergi.com

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, fokus kebijakan energi ke depan bukan lagi batubara sebagai pilihan pertama, melainkan energi terbarukan yang menjadi opsi utama di Indonesia.

“Jadi transisi energi perlu dirancang benar-benar dengan prioritas pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan sebanyak-banyaknya dan mengoptimalkan efisiensi energi,” ujar Fabby dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Senin (08/11/2021).

Pihaknya menyarankan kepada pemerintah agar menyiapkan peta jalan transisi batubara seiring komitmen Indonesia untuk mempensiunkan dini PLTU batubara dengan kapasitas 9,6 gigawatt sebelum tahun 2030.

“Pemerintah dan Dewan Energi Nasional harus mengakselerasi penyusunan peta jalan dan strategi transisi energi di Indonesia secara komprehensif. Ketergantungan terhadap energi fosil tidak akan berakhir jika Indonesia tidak segera meningkatkan kapasitas energi terbarukan,” paparnya.

Lebih jauh ia mengatakan, bahwa pensiun dini PLTU batubara merupakan langkah progresif dalam upaya dekarbonisasi sistem energi Indonesia, sehingga keterbukaan pemerintah Indonesia perlu diapresiasi terkait program transisi energi melalui pengurangan PLTU batu bara secara bertahap.

“Namun menurut hitungan kami, untuk mengejar target Persetujuan Paris dan menahan kenaikan temperatur rata-rata global di bawah 1,5 celsius ada sekitar 10,5 gigawatt PLTU batu bara yang perlu dipensiunkan sebelum 2030,” tambah Manager Program Transformasi IESR Deon Arinaldo.

“Masih ada selisih 1,2 gigawatt yang perlu dipensiunkan dan ini bisa ditargetkan mencakup PLTU di luar wilayah usaha PLN,” tambah Deon.

Dalam upaya mencari dukungan dana untuk kebutuhan penghentian PLTU batubara secara bertahap, Indonesia bekerja sama dengan Bank Pembangunan Asia meluncurkan program Mekanisme Transisi Energi atau ETM yang diharapkan bisa mengumpulkan USD 2,5 sampai USD 3,5 miliar untuk menghentikan dua sampai tiga PLTU batubara per negara.

“Keberadaan ETM yang akan menyediakan platform pembiayaan diharapkan mampu memberi kejelasan sumber dana untuk mempensiunkan PLTU dan mendorong masuknya aliran investasi yang lebih besar di energi terbarukan. Hal ini penting agar Indonesia dapat merencanakan transformasi sistem energinya dengan optimal,” papar Deon.

Masih menurut dia, semakin cepat phase out PLTU batubara akan dapat menghindarkan risiko kerugian finansial dari aset terdampak sektor PLTU batubara yang mencapai USD 26 miliar setelah 2040.

“Indonesia setidaknya membutuhkan investasi energi terbarukan sebesar USD 20-25 miliar per tahun hingga 2030. Nilai investasi itu semakin meningkat setelahnya untuk pembiayaan phase out batubara dan pengembangan energi terbarukan untuk mencapai bebas emisi pada 2050,” pungkasnya.(Ert/rif)