Menanti Realisasi Lifting Minyak 1 Juta BOPD di 2030

Jakarta, Situsenergi.com

Apriansyah, 29 tahun, seorang driver ojek online sore itu tampak murung tidak seperti biasanya. Sambil duduk diatas motor yang terparkir di bawah pohon rindang, di ujung gang di pelosok Tarumajaya Bekasi, sesekali ia mengecek handphone android miliknya, memastikan apakah ada order pembelian makanan atau sekedar mengantar penumpang ke tujuan manapun. 

Ia pun membuka obrolan dengan rekan sejawatnya, sesama pejuang jalanan. Dalam percakapannya, terdengar ia mengeluhkan harga Pertalite yang disebutnya naik Rp400 per liter. Ia bahkan menyebut pemerintah tidak peka dengan kondisi sulit, mengapa harga Pertalite bersubsidi dinaikkan?. Apri mungkin tidak paham bahwa sebenarnya Pertalite bukanlah Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan harga Pertalite yang semula sempat diturunkan Rp800 per liter, hanyalah program promosi dari Pertamina agar pengguna Premium bersubsidi mau beralih ke Pertalite yang tidak disubsidi guna meringankan beban negara. 

Banyak yang belum memahami bahwa sebenarnya harga BBM yang dijual di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sangat tergantung dengan harga minyak dunia, termasuk juga nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika. Belum lagi, ada komponen biaya lain-lain seperti PBBKB, Landed Fee dan komponen biaya lainnya, karena sebagian bahan baku pembuat BBM di tanah air, didatangkan dari luar negeri alias impor. 

Dalam beberapa bulan terakhir, harga minyak dunia jenis Brent dan West Texas Intermediate (WTI) terus melonjak, bahkan melampaui USD73 Per Barel, seiring dengan pengetatan pasokan oleh negara-negara produsen minyak atau OPEC Plus, disamping juga permintaan yang masih terbatas karena penguncian masih terjadi di banyak negara. Hal ini jelas memicu peningkatan harga BBM di sektor hilir, yaitu di SPBU. Kondisi ini juga diperparah karena sebagian dari BBM kita masih didapatkan dari impor. 

Lalu, apa korelasinya antara harga minyak dunia, impor, dengan harga jual BBM di SPBU, seperti yang dikeluhkan Apri sang driver ojol tersebut?

Begini jawabannya

Setiap tahun, pemerintah membuat perencanaan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perencanaan tersebut, termasuk juga seberapa besar target lifting minyak secara nasional yang dikaitkan dengan kebutuhan domestik. Produksi minyak mentah nasional saat ini posisinya sekitar 677 ribu barel per hari (bph) atau Barel Oil Per Day (BOPD), padahal target dalam APBN 2021 adalah 705 ribu BOPD. Dari jumlah itu saja, sudah terlihat adanya kekurangan produksi. Padahal, kebutuhan minyak nasional sendiri mencapai 1,6 juta BOPD. Sudah terlihat jelas, berapa yang harus diimpor oleh negara untuk memenuhi kebutuhan BBM perhari nya. Hal ini juga mempengaruhi biaya produksi BBM, yang pada akhirnya berimbas kepada harga jual BBM di SPBU. 

Apakah ada upaya pemerintah untuk mengurangi Impor BBM? Jawabannya ada, salah satunya yaitu melalui program optimalisasi produksi minyak dalam negeri yang targetnya 1 juta BOPD pada tahun 2030. 

Pertanyaannya kemudian, mampukah pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan industri hulu migas mencapai target tersebut? 

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyiapkan strategi khusus untuk mencapai target produksi minyak sebesar 1 juta BOPD, termasuk juga target 12 miliar standar kaki kubik per hari (MMSCFD) pada tahun 2030. Strategi yang diterapkan SKK Migas terdiri dari tiga hal, yaitu strategi jangka pendek, menengah dan jangka panjang. 

“Target ini tentunya membutuhkan kerja keras dan berkesinambungan, mengingat mengingat produksi dari lapangan-lapangan eksisting mulai menurun secara natural, dan apabila tidak dilakukan usaha apapun, di tahun 2030 diperkirakan lifting minyak mentah diperkirakan hanya akan 281 ribu BOPD, padahal berdasarkan RUEN kebutuhan minyak Indonesia di 2030 sekitar 2,27 juta BOPD dan gas 11,7 MMSCFD,” ungkap Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas, Arief Setiawan Handoko, dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Energy Watch, Rabu (14/7/2021) lalu.

Arief merinci, strategi jangka pendek yang dilakukan SKK Migas yaitu melalui Maintenance Base Production, yakni mengoptimalkan produksi dan lifting dari lapangan eksisting. Kemudian untuk jangka menengah, kata Arief, yaitu transformation reserve to production. Strategi ini dilakukan melalui program percepatan Plan Of Development (POD) terhadap cadangan-cadangan baru yang telah ditemukan dan Enhanced Oil Recovery (EOR). Sementara untuk strategi jangka panjang, dilakukan melalui eksplorasi secara masif untuk menemukan sumber daya dan cadangan baru. 

“Potensi untuk menemukan cadangan baru melalui program ini cukup besar karena Indonesia masih memiliki 128 cekungan dan baru sekitar 20 cekungan yang sudah di produksi dan terdapat 45 cekungan yang masih belum di eksplor samasekali,” tuturnya.

Pencapaian Target Tidak Mudah

Praktisi Migas yang juga Politisi Partai Hanura, Inas N Zubir memiliki pandangan yang berbeda terkait target 1 juta BOPD di 2030. Menurut Inas, boleh saja SKK Migas memiliki target karena hal itu adalah visi kedepan. Namun demikian, misi atau cara yang dilakukan untuk mencapai target itu yang disebutnya tidak mudah untuk dilakukan. 

“SKK Migas bisa jadi hanya sekedar menghembuskan angin surga dengan mengatakan bahwa Indonesia masih punya 128 cekungan yang belum di eksplorasi, padahal belum tentu minyak dalam cekungan tersebut ekonomis, padahal biaya untuk ekspolarasi bukanlah (Red.tidaklah) sedikit,” ujar Inas. 

Pada tahun 2019 misalnya, Pertamina disebutnya memulai pencarian potensi minyak dan gas bumi (migas) di laut melalui sur‎vei seismik 2D, sepanjang 30.000 kilometer dari Bangka sampai Papua, dimana eksplorasi ini menjadi survei terbesar se-Asia Pasifik dan Australia. 

“Lalu adakah progres-nya yang dinilai ekonomis dan bisa di exploitasi? Lalu apa kabarnya juga dengan proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) nya Chevron? Karena nampaknya Chevron mundur dan ogah meneruskan proyek ini karena cost-nya sangat tinggi,” kata Inas. 

Sedangkan chemical untuk proses Enhanced Oil Reservoir (EOR) untuk mengoptimalkan sumur minyak yang sudah tidak produktif, disebutnya juga sulit diimplementasikan karena biayanya mahal. Inas justru menyarankan kepada pemangku kebijakan untuk bertindak dengan bijaksana dan mengeluarkan kebijakan yang realistis. Ketimbang mengejar minyak, ia lebih menyarankan agar melakukan optimalisasi terhadap potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

Langkah Optimisme

Berbeda dengan Inas, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan kepada Situsenergi.com justru menyatakan tetap optimistis bahwa target peningkatan lifting minyak masih bisa dicapai. Lulusan Teknik Perminyakan Universitas Trisakti itu merasa bahwa strategi yang disiapkan SKK MIgas, sebagai PIC dari sektor hulu migas di Indonesia sudah baik. Ia berharap, penerapan di lapangan bisa sejalan dengan yang direncanakan. 

“Dalam menuju target produksi minyak 1 juta barel dan 12 BSCFD gas pada tahun 2030, seperti diketahui ada 4 pilar strategis yang diupayakan SKK Migas yakni mempertahankan tingkat produksi existing yang tinggi, akselerasi dari sumber daya ke produksi, transformasi dari sumber daya migas ke produksi migas melalui Enhanced Oil Recovery (EOR), serta kegiatan eksplorasi secara masif,” ungkapnya. 

Mamit mengatakan, tanpa kita mempertahankan produksi eksisting, menurutnya target tersebut tidak akan tercapai. Apalagi saat ini decline rate lapangan migas kita sudah cukup tinggi mengingat lapangan yang sudah mature ini. Target lifting kita pun saat ini agak sulit untuk dicapai sesuai dengan yang ditetapkan oleh APBN. Butuh usaha dan effort yang lebih dalam mempertahankan lifting migas, salah satunya dengan banyak pengeboran yang dilakukan, pekerjaan Work Over Well Services (WOWS), dan juga kegiatan EOR atau IOR.

Kemudian akselerasi dari sumber daya ke produksi jelas sangat dibutuhkan. Dengan mengoptimalisasi sumber daya yang ada,maka diharapkan bisa meningkatkan produksi mengingat saat ini Indonesia belum banyak menemukan giant field yang cukup besar. Optimalisasi sumber daya alam dan juga manusia sehingga bisa menjadi lebih effisien dan pastinya lebih ekonomis wajib dilakukan untuk mencapai target tersebut.

“Menggunakan EOR saya kira ini yang paling utama. Sudah cukup lama kita berkutat soal EOR ini, namun belum berjalan secara maksimal. Hambatan yang sering dihadapi adalah perihal biaya dan nilai keekonomian mengingat EOR ini merupakan project jangka panjang. Jadi, membutuhkan investasi yang tidak sedikit tapi hasilnya tidak saat itu juga. Butuh proses yang panjang mulai dari penelitan sampai ketahapan hasil. EOR merupakan masa depan kita karena keterbatasan lapangan yang kita miliki. Optimalisasi penggunaan EOR saya kira harus dilakukan,” tuturnya. 

Memang tidak bisa dilakukan secara cepat, butuh penelitian dan riset untuk menemukan formula yang tepat dan sesuai dengan kondisi lapangan migas tersebut. EOR adalah project jangka panjang yang hasilnya bisa dinikmati beberapa tahun kemudian. Untuk mendukung program 1 juta BOPD dan 12 BSCFD, program ini harus dijalankan mulai dari sekarang. 

“Pemerintah harus berani mengambil resiko terutama dari pembiayaan agar EOR bisa berkembang, Tanpa ada dukungan dari pemerintah, KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama)masih dalam posisi wait and see dalam menjalankan program ini,” tegasnya. 

Kemudian kegiatan explorasi secara massif menurutnya juga merupakan suatu keharusan. Tanpa adanya kegiatan explorasi, cadangan migas kita tidak akan bertambah dan cenderung akan menurun karena kita terus produksikan. Memang, ini jangka yang panjang karena tidak bisa di tahun 2030 bisa selesai dan membantu meningkatkan lifting migas kita nanti, mengingat waktu yang lama untuk sampai ke tahapan produksi. 

“Tapi ini merupakan tabungan bagi anak cucu kita bahwa Indonesia masih  mempunyai sumber daya alam migas yang cadangannya cukup besar. Potensi kita sangat besar saya kira. Berdasarkan data SKK Migas, dari 128 cekungan sedimen yang kita miliki baru 20 yang sudah diproduksikan. Kita masih punya 70 cekungan yang mesti di eksplorasi lagi,” tegasnya. 

Karena itu, untuk mendukung optimisme tersebut, ketersediaan data awal dari pemerintah yang akan dikembangkan oleh KKKS. Melalui data yang diberikan secara lengkap dan massif, maka KKKS akan melanjutkan data tersebut dan mengolahnya lebih detail lagi. 

“Selain itu, saya kira karena eksplorasi ini ketidakpastiannya tinggi, maka alangkah baiknya jika KKKS mendapatkan kemudahan dalam berinvestasi. Misalnya dari sisi perpajakan, perizinan dan juga isu sosial. Perlu adanya sinergi antara kementerian dalam mendukung kegiatan eksplorasi. Sebagai contoh dengan KLHK dimana misalnya masuk ke wilayah hutan lindung. Jadi perlu ada kerjasama dengan berbagai stakeholder lain agar bisa berkembang kegiatan explorasinya,” kata Mamit. 

Seiring optimisme tersebut, Apri dan mayoritas rakyat Indonesia tetap berharap harga BBM murah tetap bisa dinikmati suatu saat nanti. Apapun dan bagaimanapun caranya, mereka ingin hal tersebut menjadi realita atau kenyataan di lapangan. (SNU)