MASIHKAH PRESIDEN YANG MENGENDALIKAN PERTAMINA?

Oleh : Ferdinand Hutahaean

Dir. Eksekutif EWI

Hampir 2 bulan sudah Ahok yang sekarang lebih suka dipanggil BTP marah-marah terhadap Pertamina yang viral melalui sebuah video youtube yang bebas diakses semua pihak. BTP adalah sang Komisaris Utama, perwakilan utama pemegang saham dan mewakili negara dan rakyat untuk mengawasi operasional Pertamina.

Dalam marah-marahnya, BTP membuka banyak masalah yang kemudian publik menyebutnya sebagai aib Pertamina. Aib management pemerintah tentu sesuatu yang memalukan dan bentuk penyimpangan yang seharusnya dalam sebuah pemerintahan yang diatur pranata hukum, namanya penyimpangan haruslah ditindak secara hukum. Tapi apa yang terjadi pasca marah-marahnya BTP setelah 2 bulan? Belum terlihat apa-apa. Hmmmm…!

Minggu lalu saya mencoba mengangkat satu aib yang diungkap BTP yaitu soal proyek digitalisasi yang menurut BTP pelaksana meminta dana Rp.500 M dan BTP menolak menanda tangani persetujuan sebagai Komisaris Utama yang memang persetujuannya dibutuhkan. Tapi anehnya proyek tersebut menurut Pertamina terus berjalan meski semua serba gelap gulita, kontrak tidak jelas dan nilainya pun gelap. Apalagi prosesnya dan scope pekerjaannya padahal Pertamina katanya sdh menggunakan sistem yang menunjang transparansi.

Pertanyaan besarnya disini adalah, masihkah Presiden sebagai Kepala Negara yang mewakili negara dan rakyat menunjuk Ahok BTP melalui Kementerian BUMN sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang mengendalikan Pertamina? Jika iya, mengapa aib yang dibuka BTP sekarang masih sunyi? Atau saya yang tak mengetahui langkah BTP didalam? Melangkah dalam sunyi? Semoga BTP dalam kesunyian dan kesendiriannya di Pertamina tetap melangkah mewujudkan Pertamina yang bersih dan transparan, karena ini adalah harapan rakyat seluruh Indonesia.

Kegusaran BTP yang disampaikan itu tentu juga adalah kegusaran Presiden Jokowi. Salah satu perintah Presiden soal Pembangunan Kilang Minyak, hingga kini tak jalan, juga gelap. Apakah management Pertamina menolak perintah Presiden ini dengan cara halus yaitu berputar-putar dalam argumen? Tampaknya BTP harus lebih garang lagi dan masih kurang garang, karena perintah Presiden pun tak dilaksanakan.

Ini baru 2 hal soal Digitalisasi dan Kilang, bagaimana dengan yang lain? Soal Elpiji, BBM penugasan dan non penagasan, bisnis yang lain karena ada 142 anak perusahaan yang melakukan bisnis di Pertamina. Melihat 2 hal besar diatas, tampaknya semua patut diduga main gelap gulita di Pertamina dan harus diterangi dengan senter penegak hukum atau mungkin didahului dengan mencari management baru untuk Pertamina. Saya masih ingat Bapak Luhut Binsar Panjaitan Menko Marves saat ini pernah berkata kalau Pertamina adalah sumber kekacauan paling banyak.

Bung BTP, apakah butuh tenaga kekuatan rakyat untuk mendobrak semua ini? Kita siap bantu sebagai rakyat karena bung BTP disana mewakili pemilik yaitu negara dan rakyat. Jangan sampai nanti publik melihat bahwa Presiden tak mampu mengendalikan Pertamina dan tak mampu melawan mafia migas didalam.[•]