Jakarta, Situsenergi.com
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung meminta PT Pertamina (Persero) agar terus menyempurnakan sistem elektronik untuk suplai gas Elpiji, mulai dari Depo Pertamina, SPBE, Agen, dan Pangkalan sehingga stok selalu termonitor dan jika terjadi kekurangan dapat segera diisi.
“Sistem elektronik ini kemudian dilanjutkan untuk pembelian gas Elpiji subsidi oleh para penerima yang berhak dan telah terdaftar,” kata Martin dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Selasa (01/8).
Dia juga meminta agar keberadaan pangkalan sebagai lini akhir pembelian bahan bakar gas bersubsidi tersebut, harus terus ditambah, khususnya pangkalan-pangkalan kecil harus diperbanyak sehingga seluruh lini penjualan masuk ke dalam sistem.
Terkait ramainya pemberitaan soal elpiji bersubsidi yang langka di sejumlah daerah, Martin meminta masyarakat untuk menghindari “panic buying” atau pembelian secara banyak karena kekhawatiran terhadap kelangkaan gas elpiji 3 kg tersebut.
Menurut dia, setelah melakukan peninjauan ke Kota Medan, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu, lanjut Martin didapati bahwa ketersediaan bahan bakar bersubsidi tersebut aman, meskipun sebelumnya sempat terjadi kelangkaan.
“Sudah mulai diatasi pada Kamis sore dan Jumat (27 dan 28 Juli 2023). Saya apresiasi langkah cepat Pertamina,” kata Martin.
Oleh karena itu, menurut dia, perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat, untuk menghindari “panic buying” terutama pada saat “peak season”. Seperti juga kali ini, bahwa kelangkaan gas melon pun terjadi setelah Idul Adha beberapa waktu lalu.
Selain itu, Martin juga menyatakan pentingnya penegakan hukum untuk para begal elpiji subsidi, yakni adalah orang-orang yang mengoplos gas elpiji subsidi.
“Untuk itu, Komisi VI DPR RI mendukung Pertamina untuk mengambil langkah tegas bersama penegak hukum,” pungkasnya.(Ert/SL)
Leave a comment