Jakarta, Situsenergi.com
Presiden Joko Widodo dalam pembukaan rapat terbatas pada Senin, 20 Juni 2022 menyentil PT PLN (Persero) terkait dengan efisiensi yang dilakukan. Pasalnya, beban subsidi yang pemerintah berikan sudah sangat besar di tengah komitmen untuk terus memberikan subsidi kepada masyarakat.
Terkait hal ini, Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan menilai bahwa apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo itu sudah tepat dan perlu segera ditindaklanjuti oleh PLN.
Menurut dia, PLN merupakan badan usaha yang entitas bisnisnya sangat banyak sehingga perlu ditata dan diperbaiki kembali proses bisnis yang mereka lakukan.
“Hal ini sangat penting, agar efisiensi yang Presiden maksud bisa dilakukan oleh PLN,” kata Mamit dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu (22/6/2022).
Ia mengatakan, saat ini lini bisnis yang dilakukan oleh PLN cukup banyak dan besar sehingga kinerja BUMN tersebut tidak fokus dan cendrung bertumpuk-tumpuk baik dari sisi kinerja maupun tanggungjawab.
“Penumpukan unit bisnis yang sama membuat kinerja PLN kurang optimal dan menyebabkan adanya double cost atau double handling yang berujung pada inefisiensi dalam unit bisnis PLN sendiri. Dari sisi tanggungjawab masing-masing unit bisnis juga melebihi dari yang seharusnya dan bahkan cendrung terjadi pengulangan satu sama lain,” papar Mamit
Misalnya kata Mamit, dari sisi pembangkitan saja, PLN memiliki beberapa anak perusahaan yang secara core bisnis sebenarnya sama. Hal ini menyebabkan adanya penumpukan unit bisnis dan tanggungjawab.
“Penumpukan ini suka tidak suka membuat PLN menjadi tidak efisien. Belum lagi terkait tanggungjawab, unit bisnis pembangkitan ini harus juga mengurusi pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
“Jadi, selain tidak efisien hal ini dapat menyebabkan kinerja unit pembangkitan tidak fokus dalam memberikan keandalan pasokan listrik,” lanjut dia.
Menurut Mamit, di tengah kondisi ekonomi dan bisnis global yang sudah berubah serta bergerak dinamis ini maka PLN harus segera melakukan transformasi bisnis mereka agar bisa bisa bersaing dan pastinya lebih efisien lagi.
“Transformasi dan perbaikan tata kelola bisnis PLN adalah keharusan yang mesti disegerakan agar PLN tetap bertahan ditengah kondisi ekonomi dan bisnis global yang dinamis dan sulit ini serta tetap menjalankan fungsi Public Service Obligation(PSO) sebagaimana yang diamanatkan oleh pemerintah,” kata Mamit.
Lebih jauh ia mengatakan, ruang gerak PLN harus bisa lebih lentur dan fleksibel dalam menghadapi tantangan yang demikian berat ini. Jika tidak, maka PLN bisa tertinggal dan tidak bisa menjalankan amanat yang disampaikan Presiden untuk lebih efisien, hemat dan mampu menutup kebocoran-kebocoran yang sudah terjadi.
“Saat ini semua perusahaan global sedang menuju ke arah bisnis yang modern, transparan dan pastinya menuju Environmental Social Governance(ESG). Melalui transformasi dan perbaikan tata kelola bisnis PLN, maka efisiensi yang minta Presiden bisa dicapai serta PLN tetap menjalankan bisnis mereka dengan tetap memperhitungkan Environmental Social Governance(ESG),” tutup Mamit.(SL)
Leave a comment