


Jakarta, situsenergi.com
Mengawali karir di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai Deputy Pengawasan pada tahun 1985 – 1988, sosok Erika Retnowati kini menjadi Srikandi pertama yang bakal membawa BPH Migas ke depan periode 2021 – 2025, menggantikan Fansrullah Asa yang lengser karena Pensiun.
Sebagai informasi, Erika didapuk sebagai nahkoda baru BPH migas disepakati dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto mengungkap Erika terpilih berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat setelah uji kelayakan dan kepatuhan.
“Berdasarkan UU 22 tahun 2021 disepakati sembilan orang calon ketua dan anggota Komite BPH Migas 2021-2025. Pertama, Erika Retnowati beliau sebagai Ketua merangkap anggota,” ungkap Sugeng seperti dalam YouTube DPR RI, dikutip, Jumat (16/07/2021).
Erika Retnowati sebelumnya juga menjabat sebagai Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara di Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejak Februari 2021.
Erika merupakan kelahiran Mataram, 20 Juli 1963 yang pernah juga menduduki jabatan Kepala Biro Keuangan di Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, serta Kasubdit Pengawasan Fiskal Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan, selain menunjuk Erika Retnowati sebagai Kepala BPH Migas, Komisi VII DPR RI juga menunjuk delapan anggota BPH Migas baru. Ia menyebutkan nama-nama delapan anggota Komite BPH Migas terpilih. Mereka adalah Abdul Halim, Basuki Trikora Putra, Eman Salman Arief, Harya Adityawarman, Iwan Prasertya Adhi, Saleh Abdurrahman, Wahyudi Anas, dan Yapit Sapta Putra.
Dikatakannya, Ketua dan Anggota BPH Migas terpilih dapat menyelesaikan berbagai macam tantangan di sektor hilir migas seperti mempercepat progres pembangunan infrastruktur gas bumi dan mengimplementasikan kebijakan BBM satu harga di wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal).
“Lalu, dapat mereduksi penggunaan bahan bakar seperti premium dan pertalite dengan penggunaan BBM berkualitas. Kemudian dapat menjawab tantangan zaman dimana dunia saat ini dalam proses transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Harapan kami dari Komisi VII DPR RI terhadap BPH Migas kedepannya dapat semakin maksimal dalam bekerja dan menjawab isu-isu tersebut,” ujar Eddy.
Eddy menjelaskan setelah penetapan sembilan nama terpilih Ketua dan Anggota Komite BPH Migas itu maka proses selanjutnya adalah daftar nama terpilih tersebut akan diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. (SA/RIF)
No comments so far.
Be first to leave comment below.