Ketimbang Skema BLU, Anggota DPR Minta Pemerintah Pertahankan Kebijakan DMO

Jakarta, Situsenergi.com

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto
meminta Pemerintah mempertahankan kebijakan Domestic Marketing Obligation (DMO) yang sudah berjalan selama ini.
Pasalnya, dengan DMO Pemerintah hanya perlu melakukan beberapa penyempurnaan di aspek pasokan dan permintaan agar ketentuan ini dapat terlaksana dengan efektif.

“Untuk itu saya minta agar wacana terkait rencana pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) pengadaan batubara untuk PLN dikaji secara mendalam agar jangan sampai malah merepotkan pengusaha dan PLN dalam mendapatkan batubara,” kata Mulyanto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (12/1/2022).

“Sekali lagi saya minta agar skema BLU ini dikaji lagi, karena secara umum ini menambah kelembagaan baru untuk penarikan iuran ekspor batu bara. Saya masih khawatir ini belum tentu berjalan secara efektif,” tukasnya

Sementara dari sisi pasokan (supply), Pemerintah perlu meningkatkan aspek pengawasan dan sanksi terhadap pengusaha batubara nakal. Sedangkan dari sisi permintaan, Pemerintah perlu menekan PLN agar memperbaiki manajemen sistem perencanaan dan pembelian batubara agar lebih efisien.

“Saya mengusulkan agar PLN membuat kontrak jangka panjang, tidak membeli via trader, membangun sistem transportasi dan logistik serta beli dengan harga di tempat bukan di mulut tambang. Hal-hal ini perlu dilakukan PLN agar pembelian batubara lebih efisien,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengungkapkan bahwa skema BLU) batubara akan mirip dengan BLU lainnya, salah satunya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

“BPDKS itu konteksnya pemerintah berkoordinasi dengan sektor usaha untuk mendorong hilirisasi,” ujar Febrio di Jakarta, Rabu (12/1/2022).

Menurutnya, dalam BPDKS terdapat konteks reformasi di mana Pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta mengkolaborasikan kebijakan yang bagus, sehingga program B30 bisa didorong untuk meningkatkan ekspor biofuel.

“Maka itu, saat ini kita sedang mendesain mekanisme BLU batubara agar bisa lebih baik dan menghindari risiko yang tidak perlu,” ujarnya.

Sementara itu, PT PLN (Persero) sendiri juga telah menyiapkan strategi khusus menjaga ketahanan batubara agar krisis energi primer pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) tidak terulang kembali.

Menurut Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, salah satu upaya yang dilakukan perseroan adalah mengembangkan aplikasi pemantauan batubara yang sekarang ada di PLN, yaitu batubara daring menjadi super sistem digital.

“Sistem monitoring digital ini mampu memberikan peringatan dini terkait ketersediaan batubara yang sudah mendekati level tertentu, sistem antrean pemuatan batubara, bahkan sampai pemantauan data pemasok dalam mengirimkan batubara sesuai komitmen kontraktualnya secara realtime,” paparnya.

“Semua sistem administrasi dibuat digital yang terverifikasi dengan legal dan sah digunakan. Sistem monitoring ini juga terintegrasi dengan sistem di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM,” pungkasnya.(ERT/RIF)