Jakarta, situsenergy.com
Rasio elektrifikasi Nasional hingga 31 Desember 2017 telah mencapai 95,35%.
“Artinya, 95,35% rumah tangga Indonesia saat ini telah mendapatkan layanan penerangan listrik. Jadi sekitar 4,65% atau sekitar 12 juta rumah tangga Indonesia yang belum menikmati layanan kelistrikan. Pemerintah berkomitmen melistriki seluruhnya pada 2019,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, di Jakarta, Kamis (15/2/2018).
Di samping itu, setidaknya terdapat 2.500 desa yang tidak ada listriknya sama sekali. Pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk menerangi wilayah-wilayah tersebut.
Sebagai program pra-elektrifikasi, Pemerintah memiliki program pemberian Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE). Wilayah yang tidak ada listrik sama sekali berlistrik tersebar mulai dari Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT sampai ke Sumatera. LTSHE diberikan secara cuma-cuma oleh Pemerintah agar masyarakat dapat menikmati penerangan tanpa harus membayar.
“Ini (LTSHE) gratis supaya rakyat yang menerima ini tidak bayar (untuk) penerangan. Ini yang penting. Anda sebagai generasi muda harus punya empati, memperjuangkan itu tidak boleh dasarnya politik, memperjuangkan itu7 dasarnya kepentingan rakyat,” tegasnya.
Jonan juga menjelaskan, pemerintah terus meningkatkan pembangkit yang bersumber dari energi yang ramah lingkungan. “Untuk ketenagalistrikan kita pakai geothermal (panas bumi), tenaga angin, air, matahari sampah. Pemerintah juga menggalakkan kendaraan listrik. Sebentar lagi Peraturan Presidennya selesai,” ujarnya.
Dengan menggunakan kendaraan listrik biaya menjadi lebih murah jika dibandingkan dengan bahan bakar minyak (BBM). Pengisian daya selama 3 jam dapat digunakan untuk perjalanan sekitar 60 kilo meter. Jika 1 kilo watt hour (kWh) yang sebesar Rp1.467 di kali 3 (jam), maka jumlah biaya yang dibutuhkan kendaraan listrik adalah sekitar Rp4.400 atau lebih murah Rp2.000 dari BBM jenis premium. Penggunaan motor listrik juga dapat mengurangi impor minyak. (Fyan)
Leave a comment