Kementrian ESDM-BKPM Berkolaborasi Tingkatkan Iklim Investasi

Jakarta, Situsenergi.com

Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi/BKPM berkolaborasi menyempurnakan layanan perizinan mineral dan batubara agar bisa meningkatkan iklim investasi di dalam negeri. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan, selain membicarakan terkait proses-proses perizinan yang sudah dicabut serta tindak lanjutnya, juga dibicarakan soal mekanisme kerja antara Kementerian Investasi dan Kementerian ESDM.

“Kedua kementerian, pada dasarnya saling bertautan karena itu program kerja perlu disinkronkan agar menjadi lebih sempurna dan meningkatkan iklim investasi,” kata Atifin usai rapat kerja bersama Kementerian Investasi/BPKM seperti disampaikan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (05/7/2022).

Menurutnya, sinergi kedua kementerian tersebut agar program-program pemerintah di bidang investasi mineral dan batubara agar menjadi lebih sempurna, sehingga dapat mempermudah alur masuknya investasi ke dalam negeri termasuk sistem-sistem yang ada di Kementerian ESDM.

“Rapat itu juga menyoroti tentang peralihan wewenang pemberian izin yang sebelum kepada pemerintah daerah sekarang langsung ke pemerintah pusat,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyampaikan perlunyq dukungan sistem dan tenaga yang memadai karena proses transisi pemberian izin itu harus banyak penyempurnaan.

“Proses transisi kepindahan kewenangan dari daerah ke pusat memang harus banyak penyempurnaan juga, tiba tiba ada load pekerjaan yang demikian besar, karena itu memang kami harus mempersiapkan sistem dan tenaga pendukungnya,” pungkasnya.

Sementara Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Kementerian Investasi tidak bisa dipisahkan dengan Kementerian ESDM, terutama dalam hal pemberian perizinan.

“Kedua kementrian ini seperti mata uang, sebelas, dua belas, tidak bisa dipisahkan terutama dalam proses perizinan di mineral dan batubara. Jadi kami melakukan sinkronisasi terkait dengan pencabutan izin, penataan SOP sampai dengan percepatan dan transparansi,” kata Bahlil.

Ia juga mengatakan bahwa rapat kali ini merupakan upaya kedua kementerian untuk mempercepat pemberian izin.

“Rapat kali ini juga merupakan upaya kedua Kementerian untuk mempercepat pemberian perizinan dengan lebih transparan. Kami berupaya supaya tidak ada pandangan yang berbeda,” pungkasnya.(Ert/SL)