Kelemahan Distribusi Tertutup Subsidi LPG 3 Kg ada di Data

Jakarta, Situsenergy.com

Pengamat Ekonomi dari AEPI, Salamuddin Daeng menilai, distribusi tertutup elpiji 3 kg bersubsidi rawan dikorupsi oleh birokrasi melalui praktek manipulasi data. Hal ini sudah terbukti dalam kasus dana desa saja bisa ada desa hantu, apalagi distribusi gas.

Menurutnya, tidak ada kajian akademis yang melandasi rencana ini. Sehingga pemerintah terkesan terburu buru dalam mengurangi subsidi. “Dasar yang dijadikan acuan adalah “karangan bebas” pihak-pihak dari Kementrian ESDM,” kata Daeng dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (19/1/2020).

“Pemerintah bahkan tidak melibatkan ormas, akademisi, pengamat, ahli, dan kalangan dunia usaha dalam memutuskan perkara ini, sehingga rawan penolakan dan penyimpangan,” tukasnya.

Lebih jauh ia mengatakan menjelang pilkada serentak, penyaluran subsidi lpg secara tertutup juga rawan dimanfaatkan oleh oligarki penguasa untuk sumber daya money politik untuk memenangan kawan-kawannya.

“Belajar dari sebelum-sebelumnya, model distribusi tertutup.selalu gagal, dan menjadi alat kekuasaan untuk money politik dan gagal memberi rasa keadilan bagi orang miskin,” ketusnya.

Ia juga menilai bahwa data kemiskinan di Indonesia tidak pasti karena setiap institusi berbeda angka tentang kemiskinan dan sangat tergantung kepentingan masing’masing.

“Misalnya angka kemiskinan di Kemensos didasarkan pada proposal proyek kemiskinan mereka ke internasional dan ke APBN, demikian juga dengan angka kemiskinan Pemda disesuikan dengan proposal pengentasan kemiskinan mereka. Angka kemiskinan juga sering dibesar-besarkan,” bebernya.

Tidak hanya itu, kata dia, angka kemiskinan versi BPS juga bermasalah, karena BPS melakukan trik memainkan indikator kemiskinan. “BPS menggunakan indikator extrime   poperty dalam mengukur kemiskinan. Akibatnya angka kemiskina BPS terus menurun dan kecil, meski keadaan ekonomi memburuk,” tukasnya.

“Jadi tidak ada angka kemiskinan by name by address di lembaga pemerintah, sehingga pemerintah akan kesulitan alokasikan anggaran dalam pendistribusian subsidi tertutup,” pungkasnya.(adi)