Jakarta, Situsenergi.com
Sektor minyak dan gas bumi (migas) disebut masih memiliki peran penting di masa transisi energi, dari energi berbasis fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT). Sektor migas masih akan jadi andalan, bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan energi saja, melainkan juga sebagai penunjang pendapatan negara.
Sebagaimana diketahui, pemerintah sudah mencanangkan nett Zero emission pada tahun 2060. Sejalan dengan target tersebut, sektor EBT saat ini sudah mulai dikejar, salah satunya melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Geothermal (PLTG) hingga pembangkit listrik alternatif lainnya.
Seiring dengan itu, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara juga kedepan akan dikurangi, bahkan beberapa akan di-pensiun-kan, atau juga yang masih beroperasi akan ditingkatkan penggunaan teknologi carbon capture, untuk meredam dampak negatif dari efek gas rumah kaca yang dihasilkan oleh pembakaran Batu Bara.
“Saya kira kita tetap harus optimis bahwa dengan transisi energi ini, industri migas ini masih belum sunset. Dan buat saya memang tidak akan sanset dalam waktu dekat, karena sejauh ini 2060 masih cukup panjang. Dan selama masa transisi kita membutuhkan yang namanya industri hulu migas kita,” demikian disampaikan Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan kepada awak media di Jakarta, Selasa (30/11/2021).
Meski demikian, diakui Mamit bahwa disamping menyiapkan peta jalan transisi energi yang jelas, upaya-upaya lain tetap harus dilakukan pemerintah mulai saat ini. Ia mencontohkan seperti halnya kebijakan mobil listrik, menurutnya hal itu perlu dielaborasi kembali agar produsen mobil listrik bisa menciptakan mobil listrik dengan harga yang lebih terjangkau agar penetrasi penggunaan mobil listrik terus meningkat.
“Dan kalau kita pemerintah tidak membuat kebijakan yang baik, mobil listrik misalnya dengan harga yang murah, maka ya kebutuhan BBM akan terus meningkat,” tegasnya.
Penurunan konsumsi BBM, lanjut Mamit, harus menjadi target pemerintah. Seperti disebutkan diatas, kebijakan mobil listrik sebenarnya sudah baik, hanya tinggal disempurnakan kembali dengan kebijakan lainnya, agar harga mobil listrik terjangkau.
“Saat ini saja kita dengan produksi (Migas) 670 ribuan barel, konsumsi BBM kita sudah di angka 1,3 sampai 1,4 juta barel. Ini masih cukup jauh gap nya kita harus melakukan import. Bayangkan misanya di 2050 misalnya jika tidak ada kebijakan yang mendukung, maka konsumsi BBM itu sudah bisa di angka 2 juta. Target kita (penambahan lifting migas) 1 juta barel di 2030, tapi kalau tidak ada kebijakan yang begitu kuat seperti mobil listrik, maka di 2030 kita akan, kebutuhan BBM kita akan mencapai 2 juta barel per hari, ini sangat jauh (gapnya),” tuturnya.
Ia berharap, dengan adanya event Indonesia Oil and Gas (IOG) 2021, para stakeholder sektor hulu migas bisa bertemu dan saling membahas peluang masa depan sektor migas, agar bisa lebih berkontribusi didalam masa transisi yang akan berlangsung hingga tahun 2060 mendatang.
“Dan melalui IOG ini saya harapkan ditengah transisi energi kita, dimana pemerintah sudah mencanangkan transisi energi kita di 2060 untuk nett Zero emission, SKK migas bisa ikut berperan aktif juga untuk mencapai target tersebut, karena migas ataupun minyak ini salah satu yang disorot sebagai salah satu energi yang kurang bersih dan memberikan kontribusi gas rumah kaca yang cukup besar,” pungkasnya. (SNU)
Leave a comment