Izinkan SPBU Jual Premium, Bentuk Nyata Langkah Mundur Pemerintah

Jakarta,Situsenergy.com

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyayangkan kebijakan inkonsistensi dari pemerintah khususnya Kementerian ESDM yang mewajibkan seluruh SPBU di Indonesia untuk kembali menjual premium mulai mudik lebaran mendatang. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah mundur dari pemerintah untuk mendorong masyarakat menggunakan BB berkualitas yang ramah lingkungan.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, mengatakan bahwa Kementerian ESDM dianggap limbung dengan kebijakannya sendiri. Padahal PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dianggap sukses dalam meluncurkan BBM yang ramah lingkungan seperti pertalite dan pertamax. Munculnya dua produk ini terbukti mampu menyedot perhatian masyarakat untuk beralih dari penggunaan BBM jenis premium.

Data PT Pertamina membuktikan, konsumsi pertalite secara nasional mencapai lebih dari 53 persen, sedangkan konsumsi premium hanya 23 persen saja. Dan hebatnya tak ada gejolak untuk  mendorong perubahan kebijakan tersebut. Masyarakat tampak happy menggunakan pertalite atau pertamaks. Terbukti konsumsi pertamaks di kalangan pemotor lebih tinggi prosentasenya daripada di kalangan pengguna mobil.

Namun anehnya, dengan dalih untuk menjaga daya beli dan menjaga inflasi justru pemerintah kembali mengizinkan agar SPBU-SPBU di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) untuk menjual premium. Juga dengan alasan agar masyarakat dapat menjangkau BBM yang murah karena harga minyak dunia yang terus naik. Kebijakan tersebut dianggapnya sebagai bentuk nyata pemerintah tidak konsisten.

“Sangat disayangkan jika pemerintah justru mundur beberapa langkah dalam kebijakan BBM. Kebijakan yang sudah on the track malah ditekuk sedemikian rupa, demi kepentingan jangka pendek. Benar bahwa harga BBM akan berpengaruh terhadap daya beli dan inflasi. Tetapi sejatinya, merujuk pada data BPS, yang paling signifikan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat adalah melambungnya harga bahan pangan,” kata Tulus dalam keterangannya, Senin (4/6).

Atas kebijakan ini, dipastikan beban PT Pertamina (Persero) akan semakin besar. Sebab semakin besar konsumsi BBM premium, maka Pertamina harus mengeluarkan cost lebih besar untuk menutup gap harga antara harga jual di pasaran dengan harga internasional. Sementara konsumsi pertamax dan pertalite yang semakin besar justru akan mengerek margin Pertamina sebagai perusahaan penyedia dan penyalur BBM.

“Menurunnya konsumsi premium akan menekan besaran subsidi pemerintah di sektor energi. Pemerintah tak perlu pusing dengan postur finansial di APBN, karena alokasi subsidi BBM-nya tidak bengkak. Dan sebaliknya, bagi PT Pertamina, naiknya konsumsi pertalite dan pertamaks akan mengerek margin profitnya. Sebuah simbiose mutualisme yang sangat elegan,” ulasnya.

Tulus menduga, perubahan kebijakan di sektor energi ini dikarenakan pemerintah gagal dalam mengendalikan harga pangan yang fluktuatif terutama saat hari-hari besar keagamaan. Oleh sebab itu demi meredam beban Pertamina sekaligus membantu mengurangi dampak lingkungan, YLKI berharap agar konsumen dapat bersikap konsisten dan cerdas dalam memilih BBM untuk keperluan mudik dan keperluan sehari-harinya.

“Kini gerbang terakhir adalah konsumen, para pemudik Lebaran. Kita berharap agar tetap konsisten mengonsumsi bahan bakar yang berkualitas baik demi menjaga kerusakan lingkungan yang lebih parah, demi kesehatan masyarakat dan demi kesehatan mesin kendaraannya serta demi keadilan sosial yang lebih luas,” pungkasnya. (Din)