Ini Baru Keren. Rachmat Gobel : Larangan Ekspor Batubara Harus Permanen, Jangan Hanya Sementara

Jakarta, Situsenergi.com

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mempertanyakan alasan pemerintah yang hanya melarang ekspor batubara hanya untuk Januari 2022 saja. Menurutnya, situasi ini aneh mengingat harga batubara di pasar internasional justru terkoreksi selama Desember 2021.

“Ini cukup aneh, karena selama Desember 2021 harga batubara di pasar internasional justru sedang anjlok, jadi mestinya pasokan di dalam negeri tercukupi dengan kondisi seperti itu,” kata Gobel di Jakarta, Kamis (06/1/2022).

“Saya mendukung kebijakan pemerintah yang melarang ekspor batubara untuk mengamankan pasokan bahan baku pembangkit listrik di dalam negeri. Namun sekali lagi larangan harus bersifat permanen, jangan sementara,” lanjut Gobel.

Untuk menuju tahapan ke larangan ekspor secara penuh dan secara permanen, kata Gobel, pemerintah bisa memulainya dengan meningkatkan domestic market obligation (DMO).

“Penaikan DMO tersebut harus diimbangi secara tegas untuk membangun industri pengolahan batu bara untuk menjadi bahan kimia dasar tersebut,” ujarnya.

Lebih jauh ia mengatakan, harga batubara di pasar internasional yang anjlok tersebut dipicu oleh intervensi pemerintah China yang menaikkan produksi batubara dalam negerinya.

“Hal itu mereka lakukan karena sejak awal 2021 harga batubara di pasar internasional terus merangkak naik. Sebagai konsumen batubara terbesar di dunia, China dirugikan oleh situasi itu dan menaikkan produksi batubara di dalam negerinya. Dampak suplai yang meningkat itu secara otomatis membuat harga batubara jatuh hingga 26 persen,” paparnya.

Melihat situasi itu, Gobel mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan harga batu bara acuan (HBA). Jangan sampai HBA di dalam negeri menjadi lebih mahal daripada harga batu bara di pasar internasional.

“Karena hal itu justru merugikan PLN yang ujungnya merugikan rakyat sebagai konsumen PLN yang tentu ujung akhirnya melemahkan daya saing Indonesia di tingkat internasional,” ucapnya.

“Jadi ketentuan larangan ekspor batu bara ini jangan sampai diartikan hanya untuk melindungi pengusaha batu bara saja,” tambah politikus Partai NasDem itu.

Ia juga mengingatkan agar jangan sampai larangan ekspor ini karena harga pasar internasional batubara yang sedang merosot. Artinya semua kebijakan harus berdasarkan kepentingan nasional yang tidak melindungi segelintir orang.

“China meningkatkan produksi batubara karena sepanjang 2021 harga komoditas ini terus meningkat di pasar internasional. Dengan menaikkan produksinya, China berhasil membuat harga batubara internasional merosot tajam,” jelasnya.

Nilai Tambah

Masih menurut Gobel, saat ini sudah ada teknologi yang bisa mengubah batubara menjadi puluhan jenis materi kimia dasar untuk beragam keperluan industri.

“Ini bisa menjadi nilai tambah bagi Indonesia sekaligus memperkuat industri kimia dasar nasional dan juga memperkuat pasokan bahan baku bagi beragam industri Indonesia secara keseluruhan,” ungkapnya.

Mantan Menteri Perdagangan ini mengajak pengusaha batubara untuk berinvestasi dan membangun industri pengolahan batubara menjadi produk yang lebih unggul.

“Proses mencipta itu justru yang harus menjadi kekuatan bangsa, sehingga larangan ekspor batu bara harus dipertimbangkan untuk bersifat permanen,” tukasnya.

Ia menyebutkan, bahwa pengalaman masa lalu Indonesia tentang pertambangan minyak tanpa diiringi pembangunan kilang membuat Indonesia menderita.

“Negara lain yang tidak memiliki pertambangan minyak cukup membangun kilang yang justru mendapat untung lebih besar ketimbang Indonesia. Jadi, Indonesia jangan menjadi keledai dua kali,” cetus Gobel.

Ia menambahkan, pembangunan industri pengolahan batu bara menjadi materi kimia dasar, kata Gobel, merupakan salah satu bentuk kepentingan nasional agar batu bara tidak habis percuma untuk dibakar.

“Pembangunan pembangkit listrik non-batubara harus digiatkan, seperti panas bumi, angin, matahari, bahkan bila perlu energi nuklir. Kasus minyak bumi jangan berulang di batu bara,” pungkasnya.(Ert/rif)