Jakarta, Situsenergi.com
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah melakukan usulan strategi pengadaan batubara yang lebih stabil berupa kontrak jangka panjang dan pengupayaan pasokan batubara langsung dari perusahaan tambang.
Kementerian melalui Ditjen Mineral dan Batubara (Minerba) juga menetapkan persentasi minimal DMO batubara pemegang PKP2B, IUPK, dan IUP tahun 2021 sebesar 25% dari rencana produksi.
“Kami juga mengupayakan pasokan batubara langsung dari perusahaan tambang. Melalui Ditjen Minerba ditetapkan persentasi minimal DMO (Domestic Market Obligation) batubara pemegang PKP2B, IUPK, dan IUP tahun 2021 sebesar 25% dari rencana produksi,” kata Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM, Sujatmiko dalam sebuah diskusi, Rabu (29/9/2021).
Hal tersebut didukung oleh penjelasan Wadirut PLN, Darmawan Prasodjo terkait strategi PLN menuju ketahanan energi dan transisi menuju penggunaan energi baru terbarukan. Ia menjelaskan bahwa saat ini PLN mengupayakan adanya keseimbangan antara pengusahaan ketahanan energi dengan adanya penerimaan bagi negara.
PLN, lanjut Darmawan, telah mengupayakan berbagai upaya untuk menyederhanakan proses pengadaan batu bara dan pembayaran seperti dengan adanya digitalisasi payment dan juga melalui kontrak jangka panjang dengan penambang.
Kendati demikian Darmawan Prasodjo juga menyampaikan kesiapan PLN dalam berdialog dengan stakeholder batubara lain seperti trader.
“It’s only beginning ke depan kita terus kolaborasikan dan kita rembukan apa yang menjadi concern pengusaha pemasok energi dan batu bara. PLN akan dengan sangat terbuka dengan usul dan masukan untuk membangun bangsa ini bersama-sama,” ujar Darmawan.(SA/RIF)
Leave a comment