Energy Watch Setuju Premium Dihapuskan, Tapi…..

Jakarta, Situsenergi.com

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium sebaiknya dihapuskan. Sebab, jika mengacu kepada Peraturan Menteri LHK No. P.20 Tahun 2017, sudah seharusnya masyarakat beralih kepada BBM dengan RON minimal 91. 

Selain itu, tingkat konsumsi Premium di Indonesia juga sudah sangat menurun, sebab masyarakat sudah banyak berpaling ke BBM yang kualitasnya lebih baik dan ramah terhadap lingkungan. 

“Premium juga saat ini konsumsinya sudah jauh menurun jika dibandingkan sebelumnya. Masyarakat juga sudah beralih ke Pertalite yang meskipun mengacu kepada Permenterian KLHK tersebut belum memenuhi syarat,” ujar Mamit kepada Situsenergi.com, Rabu (27/10/2021). 

Namun demikian, Mamit mendorong agar harga jual Pertalite tidak berselisih terlalu jauh dengan Pertamax atau dengan kata lain Pertalite dijual saja dengan harga keekonomian. Tujuannya adalah, agar terjadi peralihan ke BBM Pertamax, yang notabene sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam aturan KLHK tersebut. 

“Menurut saya, untuk Pertalite harganya malah disesuaikan dengan harga keekonomian karena akan mendorong migrasi ke Pertamax dimana disparitas harganya tidak terlalu jauh. Bahkan seharusnya Pertalite juga dihapuskan dan pemerintah bisa memberikan subsidi ke Pertamax karena dengan menggunakan bbm RON tinggi, kita sudah membantu pemerintah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca,” ujar Mamit. 

Namun demikian, tak dipungkiri bahwa dengan kondisi saat ini yang masih sulit, maka Pemerintah memang tidak bisa sembarangan untuk menghapus Premium. Sebab, pada wilayah tertentu Premium memang masih sangat dibutuhkan, khususnya pada wilayah 3T. 

“Jika bicara kondisi masyarakat, saya kira kondisi saat ini masyarakat masih butuh Premium juga terutama untuk wilayah yang masuk dalam kategori 3T dan juga sesuai dengan program BBM Satu Harga. Memang, konsumsinya perlu dibatasi sehingga tidak terlalu memberatkan keuangan negara karena harus memberikan dana kompensasi ke Pertamina,” tuturnya. 

Disamping itu, Mamit juga mendorong penyaluran BBM Premium yang termasuk dalam BBM Khusus Penugasan, agar proses pengawasannya bisa optimal. Tujuannya adalah agar subsidi yang diberikan oleh pemerintah bisa tepat sasaran.  “Pengawasan dan pengaturan saya kira menjadi kunci dalam penyaluran Premium. Jika Pun akan dihapuskan, saya melihatnya JAWA dan BALI yang paling siap untuk itu,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih menyatakan bahwa pihaknya berencana menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium. Hal itu saat ini masih dalam kajian komprehensif di Kementerian ESDM. 

Ia mengungkapkan, saat ini hanya tersisa  7 negara saja di dunia yang masih menggunakan BBM Premium RON 88.

“Sehingga terkait dengan Premium ini, dipikirkan ke depan mungkin Pertalite bisa menggantikan Premium,” ujarnya.

Dihapusnya Premium berkaitan juga dengan upaya perbaikan lingkungan. Bahkan, Soerjaningsih juga menyebut ada wacana untuk mengganti Pertalite dengan BBM yang lebih ramah lingkungan.

“Kemudian Pertalite pun juga sebenarnya juga boleh dikatakan perlu diperbaiki kualitasnya, bisa kemudian kita harapkan ke depannya dan roadmap BBM yang ramah lingkungan,” ujarnya.

“Itu adalah komitmen kami untuk menyediakan BBM yang ramah lingkungan, tapi semua itu pastinya sedang kita kaji, dan pastinya harus mendapatkan persetujuan presiden,” sambungnya. (SNU)