Energy Watch : Holding PLN Bertujuan Menyehatkan Perusahaan dan Daya Saingnya

Jakarta, Situsenergi.com

Pengamat energi Mamit Setiawan menilai, rencana pembentukan holding dan dua subholding PT PLN (Persero) yang diinisiasi Menteri BUMN Erick Thohir dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

“Selain dapat memacu keandalan dalam pelayanan listrik kepada masyarakat dan dunia usaha, Holding dan subholding listrik juga dapat mempercepat transisi energi nasional. Tapi dengan syarat PLN mampu mengoperasikannya dengan baik dan maksimal,” kata Mamit dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (20/1/2022).

Menurut dia, dengan holding-subholding PLN ini masyarakat bisa mendapatkan pilihan atau fitur layanan yang lebih banyak terutama layanan nonkelistrikan.

“Sedangkan, subholding yang fokus bisnis di luar kelistrikan yang memanfaatkan aset-aset milik PLN, misalnya jaringan fiber optik untuk bisnis mobile,” ungkapnya.

Lebih jauh ia mengatakan, langkah ini akan membuat fokus PLN lebih terarah dan mampu menjaga ketersediaan pasokan listrik nasional sehingga krisis bahan baku tidak terjadi lagi.

“Holding dan subholding ini membuat PLN menjadi lebih fokus dalam pemberian pelayanan ke masyarakat, serta terhadap urusan pembangkit sehingga kehandalan pasokan listrik terjaga,” ungkapnya.

“Pembentukan holding dan subholding PLN merupakan salah satu terobosan Erick Thohir di Kementerian BUMN, seperti yang telah dilakukan di PT Pertamina yang bertujuan menyehatkan perusahaan dan meningkatkan daya saing,” pungkasnya.

Sebelumnya, Rabu (19/1/2022) Erick Thohir mengatakan, pembentukan holding dan subholding PLN merupakan bagian dari transformasi BUMN tersebut sebagai upaya pemerintah mempercepat program transisi energi dari fosil ke energi terbarukan di Indonesia.

Ia mencanangkan pembentukan dua subholding yakni Power Generator dan di luar industri kelistrikan. Subholding Power Generator akan fokus pada pembangkit, baik itu batu bara, gas, uap, diesel atau energi baru dan terbarukan (EBT).

“Kita sedang melakukan perbandingan dengan perusahaan listrik besar di Korea, Italia, Prancis, hingga Malaysia untuk menghasilkan kebijakan yang tepat untuk holding dan subholding PLN,” ujarnya.

Indonesia, kata dia, setidaknya membutuhkan investasi energi terbarukan sebesar USD 25 miliar atau setara Rp 350 triliun per tahun dengan rincian 70 persen pendanaan dioptimalkan untuk pengembangan pembangkit hidro, panel surya, nuklir, dan battery energy storage system (BESS).

Menurut Erick, aksi korporasi ini menjadi kesempatan baru bagi PLN dalam mendapatkan pendanaan untuk mengembangkan energi terbarukan tanpa harus menambah utang perseroan.

“Konsolidasi subholding pembangkit ini nanti mengonsolidasikan yang semua ada hubungan dengan turunan power plant, salah satunya PT PLN Batubara, ya, bisa saja dimerger atau ditutup,” pungkasnya.(SL)