Oleh : Salamuddin Daeng Seharusnya BPH membatalkan regulasi yang menjadi penyebab kacaunya distribusi solar subsidi.Kelangkaan solar satu bulan belakangan cukup menjadi bahan evaluasi bahwa peraturan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 66/P3JBT/BPH Migas/ KOM /2021 Tanggal 20 September 2021 itu , harus diganti. Kewenangan dalam mengatur... Read more
Jakarta, Situsenergi.com Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov berharap, pungutan pajak karbon yang akan dimulai pada 1 April 2022 mendatang tidak sampai berdampak negatif terhadap proses pemulihan ekonomi nasional dari Covid-19. “Pajak karbon mesti diutamakan untuk mengarahkan masyarakat kepada aktivitas yang lebih ramah lingkungan,”... Read more
Jakarta, Situsenergi.com Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menanggapi soal rencana pemerintah memungut pajak karbon dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menurutnya, aturan itu disusun sebagai upaya untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK). “Kebijakan ini sepertinya akan sedikit banyak... Read more
Jakarta, Situsenergi.com Utang pemerintah ke PT Pertamina (Persero) saat ini sangat besar dan terus menumpuk dari waktu ke waktu, karena tidak penah dibayar sesuai dengan waktunya. Menurut Pengamat Ekonomi AEPI, Salamuddin Daeng, sampai dengan laporan keuangan 2020, utang Pertamina yang belum dibayar Pemerinta mencapai Rp 45 triliun utang bagian... Read more
Jakarta, Situsenergi.com Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menuding pemerintah Indonesia telah kecolongan, sehubungan dengan data yang ia peroleh dari Pemerintah China, terkait adanya ekspor nikel kadar rendah dalam bentuk mineral mentah (Ore) ke negeri tirai bambu tersebut. Padahal, pemerintah telah melarang ekspor mineral dalam bentuk Ore dan mewajibkan... Read more
Jakarta, Situsenergi.com Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mendukung usulan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Maman Abdurrahman yang mengemukakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebaiknya membubarkan saja Kementerian BUMN dan menyerahkan fungsi koordinasi perusahaan BUMN kepada Kementerian teknis. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Maman yang berasal dari fraksi GOlkar itu merasa... Read more
Jakarta, Situsenergi.com Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean menilai, usulan untuk membentuk super holding BUMN dan menempatkannya di bawah Kementerian Teknis lalu membubarkan Kementerian BUMN adalah suatu hal yang terlambat dan sulit dilakukan. Menurut Ferdinand, ketimbang repot-repot membentuk super holding BUMN, mantan juru bicara Partai Demokrat itu... Read more
Jakarta, Situsenergi.com Negara-negara di Eropa, termasuk China di Asia, akhirnya kembali berburu batubara sebagai sumber energi mereka, karena diakui bahwa batubara adalah energi yang paling murah saat ini, seiring dengan peningkatan kebutuhan pasokan energi disana untuk menghadapi musim dingin. Sebagaimana diketahui, harga minyak dan gas bumi melambung sangat tinggi... Read more
Jakarta, Situsenergi.com Mahkamah Konstitusi (MK) menolak secara keseluruhan gugatan Judicial Review (JR) yang diajukan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) terkait Pasal 77 huruf c dan d UU Nomor 19 Tahun 2003 yang menjadi jalan masuk bagi pemerintah untuk melakukan privatisasi terhadap anak perusahaan BUMN. Ekonom Konstitusi, Defiyan... Read more
Kurtubi: Sudah Waktunya Indonesia Pikirkan PLTN Sebagai Energi Primer
ENERGI TERBARUKANOPINI October 8, 2021 0
Jakarta, Situsenergi.com Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia merupakan alternatif terakhir sumber energi yang disiapkan, setelah sebelumnya mengembangkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) lainnya seperti pembangkit tenaga air, mikrohidro, biomassa, energi panas bumi, bayu, energi surya serta energi alternatif lainnya yang skalanya masih sangat kecil dibandingkan kapasitas dari... Read more