Bukan Omdo, Ini Jurus Pemerintah Atasi Perubahan Iklim

Jakarta, situsenergi.com

Pemerintah menyiapkan sejumlah upaya untuk mengatasi perubahan iklim. Hal itu sesuai dengan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 29 persen pada tahun 2030.

Pemerintah telah merencanakan dan mulai mengimplementasikan beberapa langkah strategis pada beberapa sektor kritikal perubahan iklim, yaitu sektor Forestry and Other Land Uses (FOLU), energi, pertanian, pengolahan limbah, serta Industrial Process And Product Uses (IPPU).

Saat ini, upaya terbesar yang dilakukan oleh Pemerintah berada di sektor kehutanan dan guna lahan atau dikenal dengan Forestry and Other Land Uses atau FOLU dan sektor energi.

“Kedua sektor tersebut merupakan kontributor emisi GRK terbesar di Indonesia saat ini, dengan sektor FOLU yang menghasilkan sekitar 60 persen, dan sektor energi menghasilkan 36 persen,” demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Seminar Nasional dengan tajuk “Sustaining Indonesia Energy Security and Accomplishing Net-Zero Emissions through Petroleum Engineering Technology & Education”, dikutip Minggu (28/11/2021).

Pada sektor FOLU, Indonesia telah berhasil mengendalian kebakaran lahan dan hutan yang turun hingga 82 persen di tahun 2020. Indonesia juga telah memulai rehabilitasi hutan mangrove dengan target seluas 600 ribu hektare sampai di 2024, yang merupakan terluas di dunia. Saat ini, Indonesia berambisi menjadikan sektor FOLU sebagai carbon net sink di 2030, sehingga terjadi netralitas karbon di sektor tersebut.

Pada sektor energi, Indonesia juga terus melangkah maju. Beberapa upaya yang dilakukan diantaranya melalui pemanfaatan energi baru terbarukan, termasuk pengembangan biofuel, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya yang direncanakan sebagai yang terbesar di Asia Tenggara, pengembangan ekosistem mobil listrik, serta pengembangan industri berbasis clean energy.

Target terdekat yang saat ini menjadi fokus pemerintah adalah peningkatan bauran energi EBT dari yang saat ini sekitar 11 persen menjadi 23 persen di tahun 2025. Upaya transisi ke energi bersih ini diharapkan dapat menjadi sinyal bagi seluruh pihak untuk mulai berinovasi dan beradaptasi ke metode maupun teknologi ramah lingkungan. Hal yang lebih penting lagi adalah untuk memperkuat ketahanan energi (energy security) di Indonesia.

Sektor keuangan juga berperan penting dalam memobilisasi pembiayaan transisi ekonomi hijau, contohnya melalui pembiayaan inovatif serta pembiayaan campuran, obligasi hijau, dan sukuk hijau.

Disamping itu, penyediaan pendanaan iklim dengan mitra negara-negara maju merupakan game changer dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang.

“Komitmen pendanaan dari negara-negara maju sebesar USD100 miliar per tahun yang seharusnya sudah dimulai sejak 2020, pada kesempatan di COP-26 di Glasgow kembali dipertegas dan tentu kita berharap kali ini akan terealisasi dalam bentuk aksi, tidak hanya narasi. Dengan begitu, Indonesia akan dapat berkontribusi lebih cepat bagi pengurangan emisi dunia, yaitu dengan mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat,” tegas Airlangga. (SNU)