BATAN Siap Jembatani Pemerintah Daerah Yang Akan Bangun PLTN

Jakarta, Situsenergy.com

Isu terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Provinsi Kalimantan Barat mendadak viral. Hal itu membuat masyarakat di Kalimantan cemas lantaran isu miring atas ancaman kebocoran reaktor nuklir apabila nantinya ada bencana.

Menyikapi hal itu, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) siap memberikan dukungan teknis sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya kepada semua pihak, khususnya pemerintah daerah yang berkeinginan membangun PLTN. Termasuk diantaranya dengan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat agar tidak ada miss informasi.

Kepala BATAN, Anhar Riza Antariksawan, mengatakan bahwa dalam pembangunan PLTN akan selalu menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Untuk itulah sosialisasi harus terus dilakukan dengan strategi yang tepat dan berkelanjutan. BATAN sangat mengapresiasi jika ada keinginan dari pemerintah daerah yang mempertimbangkan pembangunan PLTN karena pemerintah daerah mengetahui kondisi daerahnya, termasuk kebutuhan energi listrik. PLTN akan menjadi salah satu sumber energi yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya di daerah.

“Sosialisasi sebaiknya dilakukan oleh tim dari daerah tersebut, karena mereka memiliki pengetahuan dan keahlian sosial, budaya dan komunikasi dengan penduduk daerah setempat, sementara BATAN akan mendukung dari sisi aspek teknis ilmiah terkait PLTN,” kata Anhar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (11/10).

Sementara itu Kepala Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir BATAN, Suparman, dalam membangun PLTN, BATAN berperan sebagai Technical Support Organization atau institusi yang memberikan dukungan teknis kepada pihak yang akan mengembangkan energi nuklir di Indonesia. Untuk membangun PLTN, banyak persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka menjamin tingkat keselamatan yang tinggi terhadap pekerja, masyarakat, maupun lingkungan. Terdapat 19 infrastruktur dalam pedoman yang dikeluarkan Badan Tenaga Atom Internasional / International Atomic Energy Agency (IAEA) untuk menjadi acuan bagi negara yang akan mengembangkan energi nuklir.

Untuk itulah lanjut Suparman, agar program pembangunan PLTN berjalan lancar, perlu adanya perencanaan yang matang serta melibatkan semua pihak sejak awal. Dan yang paling penting yakni adanya komitmen pemerintah dalam hal ini Presiden sehingga semua pihak akan tergerak untuk menyukseskan program PLTN.

“Sembilan belas infrastruktur yang mendukung kesuksesan implementasi energi nuklir mencakup berbagai isu adalah posisi nasional, keselamatan nuklir, manajemen, pendanaan dan pembiayaan, kerangka legislatif, seifgard, kerangka peraturan, proteksi radiasi, jaringan listrik, sumber daya manusia, keterlibatan pemangku kepentingan, tapak dan fasilitas pendukung, proteksi lingkungan, perencanaan kedaruratan dan keamanan, siklus bahan bakar, limbah radioaktif, keterlibatan industri, dan pengadaan,” ujar Suparman. (DIN/rif)