Komisi VII Acam Bubarkan BPH Migas

Jakarta, situsenergy.com

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) diminta untuk  dibubarkan, sementara  Direktur Utama PT Pertamina (Persero) diminta mundur.

Demikian Komisi VII DPR RI Fraksi Demokrat  mengancam akan membubarkan BPH Migas dan meminta mundur Direktur Utama Petamiana.

Ancaman terebut diucapkan ketikan Kepala BPH‎ Fanshurullah Asa memaparkan mengenai Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR dan badan usaha penyalur BBM nonsubsidi.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat, Muhamad Nasir, meragukan kegiatan verifikasi badan usaha yang melakukan penyaluran BBM nonsubsidi oleh BPH Migas setiap tiga bulan sebab dia masih mendapat laporan masih ada mobil tangki yang menyalurkan BBM tidak tepat sasaran.

“Bagaimana verifikasi, saya mendapat laporan masih ada yang kencing di jalan,” kata Nasir, dalam rapat di ruang rapat Komisi VII DPR, Jakarta, Senin (18/3/2019).

BPH Migas, menurut Nasir, harus bekerja lebih baik lagi, sebab lembaga negara tersebut dibiayai oleh negara. Dia pun mengancam akan membubarkan BPH Migas. “BPH Migas ini dibiayai negara, atau bubarkan saja BPH Migas,” gertaknya.

Setelah melakukan dialog dengan pihak BPH Migas, kemudian Nasir kembali menanyakan keberadaan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati yang tidak hadir dalam rapat tersebut.

Karena Nicke tidak hadir membuat Nasir pun berang. “Dirut Pertamina ke mana, atau komisi VII meminta mundur…tolong suruh hadir?!,” tandasnya.

Akibat beberapa perusahaan tidak langsung diwakili Di‎rektur Utama, maka Pimpinan Rapat Ridwan Hisjam memutuskan untuk menunda rapat tersebut.

“Karena Dirut PGN juga tidak hadir, maka rapat ‎ ditunda,” tandasnya.(mul)