Jakarta, Situsenergi.com
Komite II DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) untuk mengupas tuntas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas).
Ketua Komite II DPD RI Badikenita BR Sitepu menjelaskan langkah revisi atas UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas ini dipandang sebagai momentum krusial untuk mengembalikan kedaulatan energi nasional ke pangkuan negara. Pihaknya menyoroti ancaman nyata ketahanan energi akibat penurunan produksi minyak bumi, tingginya ketergantungan impor, serta berbagai ganjalan eksplorasi dan investasi.
Ia menegaskan bahwa tata kelola migas tidak boleh berorientasi pada peningkatan produksi dan pendapatan negara semata, melainkan wajib menjamin pemerataan distribusi. “RUU Migas didorong untuk menjawab langsung akar masalah kelangkaan BBM, ketimpangan harga, minimnya infrastruktur distribusi, hingga keterisolasian kebutuhan energi di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan wilayah perbatasan,” ulas Badikenita dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Badikenita menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus membawa dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal di daerah penghasil. Di sisi lain perlindungan terhadap pekerja migas sebagai tulang punggung operasional industri energi nasional juga perlu diperhatikan. Untuk itu diperlukan keterlibatan FSPPB sebagai salah satu pemangku kepentingan utama.
“FSPPB menjadi langkah penting agar aspirasi terkait penguatan tata kelola BUMN energi agar dapat terakomodasi secara optimal dalam penyusunan RUU Migas,” katanya.
Presiden FSPPB Arie Gumilar mengapresiasi DPD RI yang telah mengusulkan perubahan UU Migas dalam Prolegnas Jangka Menengah 2025–2029. Ia berharap DPD RI terus mengawal lahirnya UU Migas baru yang memperkuat penguasaan negara. Selain itu, UU ini diharapkan dapat mewujudkan reintegrasi Pertamina sebagai National Oil Company (NOC) yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. (DIN/GIT)
Leave a comment