BBM Subsidi : Koreksi Harga Benahi Sasaran

Oleh: Sofyano Zakaria

Pengamat Kebijakan Energi

Wacana mengoreksi harga BBM bersubsidi kembali menjadi isu yang tidak sederhana. Persoalannya bukan sekadar apakah harga Solar subsidi dinaikkan menjadi Rp10.000 per liter dan Pertalite menjadi Rp12.000 per liter.
Persoalan yang jauh lebih mendasar adalah siapa sebenarnya yang berhak menikmati subsidi dan sampai kapan negara harus membayar subsidi untuk konsumsi yang sesungguhnya bersifat komersial?

Pemerintah menghadapi pilihan yang sama-sama memiliki konsekuensi.
Di satu sisi, mempertahankan harga BBM subsidi berarti menjag daya beli dan stabilitas harga. Di sisi lain, subsidi yang terlalu besar dan tidak tepat sasaran dapat membebani APBN serta membuat masyarakat mampu dan pelaku usaha ikut menikmati fasilita yang seharusnya diperuntukkan bagi kelompok yang membutuhkan.

Karena itu, apabila pemerintah memilih melakukan koreksi harga, misalnya dengan angka Rp10.000 per liter untuk Solar subsidi dan Rp12.000 per liter untuk Pertalite dapat menjadi salah satu skenario yang perlu dikaji secara serius. Namun, ukuran idealnya tidak boleh ditentukan hanyah berdasarkan kebutuhan mengurangi beban subsidi. Pemerintah harus memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, harga minyak dunia, nilai tukar, daya beli masyarakat, biaya logistik dan kemampuan sektor usaha menyerap kenaikan biaya energi.

Ada satu hal penting yang juga perlu dipertimbangkan secara jeli.
Kenaikan harga secara bertahap memang terlihat lebih ringan, tetapi bukan berarti bebas risiko.
Jika harga dinaikkan sedikit demi sedikit, pemerintah berpotensi menghadapi protes masyarakat secara berulang setiap kali koreksi dilakukan.

Hari ini harga naik, muncul protes. Beberapa bulan kemudian naik lagi, muncul protes lagi. Dengan pola seperti itu, pemerintah dapat terus berada dalam posisi defensif dan energi politik pemerintah justru habis untuk menghadapi reaksi atas kebijakan harga.

Karena itu, strategi bertahap tidak boleh otomatis dianggap sebagai pilihan paling aman.
Pemerintah harus menghitung apakah lebih efektif melakukan beberapa kali penyesuaian kecil atau melakukan satu koreksi yang terukur, kemudian menetapkan mekanisme harga yg transparan dan dapat diprediksi.

Yang harus dihindari adalah pola harga yg berubah-ubah tanpa arah kebijakan yang jelas. Masyarakat membutuhkan kepastian, sementara pemerintah membutuhkan ruang fiskal. Keduanya harus dipertemukan dalam desain kebijakan yang cerdas.

Persoalan yang jauh lebih mendasar adalah ketepatan sasaran. Pemerintah suda saatnya membuat aturan yang jelas dan tegas mengenai siapa yang berhak membeli BBM subsidi. Tidak boleh lagi kendaraan atau kegiatan usaha yang secara ekonomi mampu tetap bebas menggunakan BBM bersubsidi.

Harus ada ketentuan yang tegas: siapa yang berhak, jenis kendaraan apa yang berhak, berapa batas pembelian, bagaimana mekanisme pengawasannya, dan apa konsekuensi bagi pelanggarnya. Pelanggaran tidak cukup hanya dijawab dengan teguran administratif. Harus ada sanksi yang memberikan efek jera sesuai tingkat pelanggarannya.

Pilihan lain yang patut dikaji adalah mengubah pola subsidi dari subsidi terhadap barang menjadi subsidi langsung kepada orang atau kelompok yang berhak.

Keuntungannya, pemerintah dapat menentukan penerima berdasarkan kondisi sosial-ekonomi sehingga subsidi tidak lagi melekat pada setiap liter BBM. Tetapi sistem ini juga memiliki risiko. Pemerintah harus mempunyai basis data yang akurat, sistem pembayaran yang kuat, serta pengawasan yang mampu mencegah salah sasaran, penerima ganda maupun manipulasih.

Lantas, mengapa pemerintah masih sangat berhati-hati mengurangi subsidi, khususnya Solar?

Jawabannya karena Solar bukan sekadar BBM, tetapi bagian dari biaya produksi dan biaya distribusi ekonomi. Solar digunakan kendaraan angkutan barang, transportasi umum, alat berat, mesin produksi, kapal dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya.

Kenaikan harga Solar dapat merembet ke biaya logistik, harga barang dan jasa, dan akhirnya menekan daya beli masyarakat. Karena itu, persoalannya tidak sesederhana menghitung berapa rupiah penghematan subsidi yang diperoleh negara.

Dari sisi politik, menaikkan harga BBM juga bukan keputusan ringan. Harga BBM merupakan isu yang sangat sensitif dan cepat dirasakan masyarakat. Namun mempertahankan subsidi tanpa reformasi juga memiliki risiko politik. Jika masyarakat melihat subsidi justru lebih banyak dinikmati kelompok mampu dan pelaku usaha yang seharusnya menggunakan BBM nonsubsidi, maka ketidakadilan akan semakin terasa.

Karena itu, pemerintah tidak perlu terjebak dalam pilihan hitam-putih antara menaikkan atau mempertahankan harga.

Yang diperlukan adalah reformasi subsidi BBM yang menyeluruh: harga dikaji dengan perhitungan ekonomi yang rasional, penerima diperjelas, pembelian dibatasi, pengawasan diperketat, dan kelompok yang benar-benar membutuhkan diberikan perlindungan langsung.

Dan satu hal yang sangat penting: jangan sampai pemerintah hanya sibuk menentukan berapa harga BBM harus naik, tetapi lupa menentukan siapa yang sebenarnya harus dilindungi.

Subsidi adalah instrumen negara untuk melindungi rakyat, bukan fasilitas permanen yang dapat dinikmati siapa saja.

Pemerintah tidak perlu takut melakukan koreksi subsidi. Tetapi koreksi itu harus dilakukan dengan perhitungan yang matang, komunikasi yang jujur, aturan yang tegas dan desain kebijakan yang membuat masyarakat memahami bahwa yang sedang diperbaiki bukan sekadar harga BBM, melainkan keadilan dalam penggunaan uang negara.[•]