Home OPINI Global Intellectual Conformity: Nilai Tukar/Kurs dan Indeks
OPINI

Global Intellectual Conformity: Nilai Tukar/Kurs dan Indeks

Share
Global Intellectual Conformity: Nilai Tukar/Kurs dan Indeks
Share

Catatan ANS Muda, alumni FEBUI-Yale University.

Ekonomi yang Bangun Tidur Melihat Dolar

Setiap pagi, bangsa ini bangun bukan lagi dengan membaca doa, tetapi membaca kurs. Belum sempat kopi tubruk diseduh, layar ponsel sudah bertanya: rupiah berapa terhadap dolar? IHSG merah atau hijau? Asing masuk atau keluar? Yield naik atau turun? Seolah-olah nasib republik tidak lagi ditentukan oleh sawah, pabrik, pelabuhan, kampus, laboratorium, atau bengkel anak muda, melainkan oleh kedipan angka di layar Bloomberg yang dingin seperti wajah analis setelah bonus tahunan dipotong.
Begitulah dunia ekonomi modern bekerja. Ia tidak selalu bertanya: rakyat makan apa, industri membuat apa, kampus meneliti apa, petani menjual apa, nelayan menangkap apa, atau insinyur mendesain apa. Ia lebih suka bertanya: investor asing nyaman atau tidak? Jika nyaman, ekonomi dianggap sehat. Jika tidak nyaman, seluruh bangsa diminta minum obat penenang fiskal dan moneter.
Inilah gejala intellectual conformity; kepatuhan intelektual kepada cara berpikir ekonomi global yang seragam, rapi, berjas, fasih berbahasa Inggris, dan biasanya hadir dalam bentuk grafik naik-turun yang membuat pejabat tiba-tiba tampak seperti dokter ICU ekonomi nasional.

Kurs sebagai Kaca Rias Bangsa.

Rupiah terhadap dolar kini bukan sekadar nilai tukar. Ia telah berubah menjadi kaca rias martabat nasional. Kalau rupiah menguat, kita merasa tampan. Kalau rupiah melemah, kita merasa seperti negara yang baru ditinggal investor tanpa pesan WhatsApp.
Padahal nilai tukar adalah indikator, bukan kitab suci. Ia penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran kemuliaan ekonomi. Jepang pernah lama hidup dengan yen yang tidak selalu gagah. China pernah menjaga yuan dengan penuh rekayasa negara. Korea Selatan membangun industri bukan dengan tiap hari menangisi won, tetapi dengan membangun Samsung, Hyundai, LG, POSCO, dan disiplin nasional yang tidak bisa diukur oleh grafik harian.
Namun di negeri berkembang, termasuk Indonesia, rupiah sering diperlakukan seperti hasil ujian nasional. Kalau melemah, semua mendadak panik: “Pasar tidak percaya!”

Pertanyaannya: pasar yang mana? Pasar Tanah Abang, pasar Cibinong, pasar ikan Muara Angke, atau pasar portofolio yang kerjanya masuk pagi, keluar sore, lalu meninggalkan kita dengan narasi “emerging market risk”?
Kita terlalu sering lupa bahwa dolar bukan cuma mata uang. Dolar adalah bahasa kekuasaan. Minyak pakai dolar. Utang pakai dolar. Komponen teknologi pakai dolar. Kapal, mesin, software, server, dan sebagian mimpi industrialisasi juga dibayar dengan dolar. Maka ketika rupiah melemah, masalahnya bukan hanya psikologi investor. Masalahnya adalah struktur ekonomi kita masih terlalu sering minta izin kepada dolar untuk bernapas.

IHSG; Termometer atau Termos Kosong?

Lalu ada IHSG. Indeks Harga Saham Gabungan. Setiap kali IHSG hijau, media tersenyum. Setiap kali IHSG merah, analis bermunculan seperti jamur di musim seminar. Judulnya dramatis: “Pasar Tertekan”, “Asing Keluar”, “Investor Cemas”, “Sentimen Global Memburuk”. Padahal rakyat di pasar tradisional mungkin sedang lebih cemas karena harga cabai naik, bukan karena saham sektor teknologi terkoreksi.
IHSG penting, tentu saja. Tapi IHSG bukan Indonesia. Ia hanya sebagian kecil dari ekonomi formal yang tercatat di bursa. Warung kopi, tukang las, UMKM, petani, nelayan, guru honorer, pekerja digital, sopir logistik, dan ibu-ibu yang mengatur ekonomi rumah tangga tidak semuanya tercermin dalam indeks itu.
Namun karena kita sudah terlatih patuh pada indeks, IHSG sering diperlakukan seperti denyut nadi republik. Padahal bisa saja IHSG naik karena saham beberapa konglomerat melonjak, sementara produktivitas nasional tetap jalan di tempat. Bisa juga IHSG turun karena sentimen global, padahal bengkel, pabrik kecil, dan usaha rakyat tetap bekerja keras seperti biasa: tidak masuk CNBC, tapi masuk dapur keluarga.
Masalahnya bukan karena IHSG salah. Masalahnya karena kita terlalu mudah menyamakan bursa dengan bangsa. Seolah-olah kalau layar saham merah, republik sedang demam. Padahal mungkin yang demam hanya portofolio seseorang di lantai 32 gedung perkantoran.

Ekonomi Global dan Seragam Pemikiran.

Dalam dunia ekonomi global, ada seragam pemikiran yang dipakai banyak orang: jas gelap, dasi biru, sepatu mengkilap, dan kalimat sakti: market confidence. Apa pun masalahnya, ujungnya kepercayaan pasar. Rupiah melemah? Jaga market confidence. IHSG turun? Pulihkan market confidence. Defisit melebar? Yakinkan market confidence. Subsidi naik? Hati-hati market confidence.
Lama-lama kita bertanya: rakyat ini warga negara atau sekadar penonton dari upacara keagamaan bernama market confidence?
Kepatuhan intelektual ini membuat ekonomi menjadi sangat sempit. Yang dianggap rasional adalah yang disukai pasar. Yang dianggap kredibel adalah yang disukai lembaga rating. Yang dianggap sehat adalah yang disukai investor . Yang dianggap berisiko adalah apa pun yang berani berpikir di luar resep baku.

Padahal sejarah ekonomi dunia tidak dibangun oleh kepatuhan semata. Amerika membangun industrinya dengan proteksi, subsidi, dan riset militer. Jepang membangun industrinya dengan negara yang sangat aktif. Korea Selatan mendorong chaebol dengan disiplin keras. China menggabungkan pasar, negara, industri, teknologi, dan nasionalisme ekonomi dengan cara yang tidak akan lulus ujian ortodoksi neoliberal klasik.
Anehnya, setelah mereka maju, mereka menasihati negara berkembang agar jangan terlalu banyak campur tangan negara. Seperti orang yang naik ke atap memakai tangga, lalu setelah sampai di atas berkata kepada orang di bawah: “Tangga itu tidak efisien. Naiklah dengan mekanisme pasar.”

Indikator yang Berubah Menjadi Ideologi

Nilai tukar, inflasi, cadangan devisa, transaksi berjalan, yield obligasi, rating kredit, foreign inflow, dan IHSG adalah indikator penting. Tetapi indikator tetaplah indikator. Ia alat baca, bukan alat sembah.
Masalah muncul ketika indikator berubah menjadi ideologi. Ketika inflasi rendah dianggap cukup, meski pengangguran terselubung tinggi. Ketika defisit fiskal rendah dianggap prestasi, meski infrastruktur ilmu pengetahuan kurus. Ketika rating kredit dipuja, meski industri manufaktur tidak naik kelas. Ketika rupiah stabil dianggap sukses, meski ekonomi hanya stabil sebagai konsumen barang impor.
Kita sering merayakan ekonomi yang “stabil”, tetapi lupa bertanya: stabil sebagai apa? Stabil sebagai bangsa produsen atau stabil sebagai bangsa distributor? Stabil sebagai eksportir teknologi atau stabil sebagai importir barang jadi? Stabil sebagai pemilik paten atau stabil sebagai pembeli lisensi? Stabil sebagai bangsa berdaulat atau stabil sebagai penyewa masa depan?
Stabilitas memang penting. Tetapi stabilitas tanpa transformasi hanya membuat bangsa duduk tenang di ruang tunggu sejarah.

Pelemahan Rupiah dan Salah Diagnosis Nasional.

Setiap rupiah melemah, resep yang keluar sering sama: tahan inflasi, naikkan bunga, jaga yield, tarik modal asing, kurangi defisit, tenangkan pasar. Resep itu tidak selalu salah. Dalam jangka pendek, stabilisasi memang perlu. Tetapi kalau setiap penyakit selalu diberi obat yang sama, jangan-jangan yang sakit bukan hanya pasiennya, melainkan juga kurikulumnya.
Pelemahan rupiah bukan hanya soal investor keluar. Ia juga soal struktur. Kita masih impor energi. Kita masih impor teknologi. Kita masih impor mesin. Kita masih impor bahan baku. Kita masih impor software. Kita masih impor alat kesehatan. Bahkan kadang untuk merasa modern pun kita impor istilah.
Selama kebutuhan dolar struktural masih tinggi, rupiah akan mudah tertekan. Maka pertanyaan besarnya bukan hanya “berapa suku bunga yang tepat?”, tetapi “apa yang harus kita produksi agar tidak terus-menerus membutuhkan dolar?”
Inilah pertanyaan yang sering tidak populer di ruang rapat keuangan jangka pendek. Sebab membangun industri butuh waktu panjang, sedangkan pasar modal ingin jawaban sebelum makan siang.

Ketika Negara Terlalu Sopan kepada Pasar.

Negara berkembang sering terlalu sopan kepada pasar. Begitu pasar batuk, negara menyiapkan teh hangat. Begitu investor bersin, kebijakan segera memakai masker. Begitu lembaga rating mengernyitkan dahi, kementerian mendadak rajin menjelaskan bahwa semuanya baik-baik saja.
Padahal pasar juga bisa salah. Pasar bisa panik. Pasar bisa serakah. Pasar bisa rabun. Pasar bisa ikut-ikutan. Pasar bisa masuk karena euforia dan keluar karena gosip. Tetapi dalam ekonomi global, pasar sering diposisikan seperti hakim agung yang putusannya tidak boleh dibantah.
Kalau negara terlalu patuh pada pasar, ia akan kehilangan keberanian membangun masa depan. Ia akan takut melakukan industrial policy. Takut membentuk bank pembangunan. Takut membiayai riset strategis. Takut membuat sovereign AI. Takut memperkuat cadangan energi. Takut mengatur devisa hasil ekspor. Takut memaksa hilirisasi masuk ke tahap teknologi. Takut berpikir besar karena khawatir dianggap tidak ramah pasar.
Akhirnya negara menjadi sangat ramah kepada pasar, tetapi kurang galak kepada keterbelakangan.

Ekonomi yang Lupa pada Pabrik dan Laboratorium.

Bangsa yang terlalu lama menatap kurs bisa lupa membangun pabrik. Bangsa yang terlalu lama menatap IHSG bisa lupa membangun laboratorium. Bangsa yang terlalu sering mendengar analis portofolio bisa lupa mendengar insinyur, peneliti, guru besar, teknisi, petani, dan anak-anak muda yang sedang membuat ekonomi baru di garasi, kampus, dan ruang kerja kecil.
Indonesia tidak akan naik kelas hanya karena rupiah dijaga. Indonesia naik kelas kalau rupiah ditopang oleh ekonomi yang produktif. Bukan hanya oleh intervensi pasar valas, tetapi oleh ekspor bernilai tambah, industri teknologi, energi yang aman, pangan yang kuat, riset yang hidup, dan SDM yang tidak hanya pandai membuat proposal, tetapi juga membuat produk.
Kita perlu bertanya lebih jujur: mengapa ekspor jasa digital kita belum menjadi tambang devisa besar? Mengapa paten industri masih kecil? Mengapa kampus belum menjadi mesin teknologi nasional? Mengapa hilirisasi sering berhenti pada bahan setengah jadi? Mengapa anak muda bisa menghasilkan atensi global di YouTube, TikTok, desain, AI, game, dan software, tetapi negara belum serius menghitungnya sebagai kekuatan devisa baru?
Kalau batubara mengekspor kalori, sawit mengekspor minyak nabati, dan nikel mengekspor mineral, maka pekerja digital mengekspor atensi, kreativitas, algoritma, desain, dan kecerdasan. Masalahnya; statistik resmi kadang masih lebih cepat menghitung tonase daripada imajinasi .

Membuka Jendela Pemikiran Alternatif

Kita tidak perlu anti-pasar. Anti-pasar sama kelirunya dengan menyembah pasar. Yang diperlukan adalah keberanian intelektual untuk berkata: pasar penting, tetapi bangsa lebih penting. Indikator penting, tetapi kapasitas nasional lebih penting. Investor penting, tetapi rakyat, industri, teknologi, dan kedaulatan jauh lebih penting.
Indonesia perlu indikator baru, bukan untuk menggantikan indikator lama, tetapi untuk melengkapinya. Selain IHSG, kita perlu indeks kedalaman industri. Selain kurs, kita perlu indeks kemandirian teknologi. Selain inflasi, kita perlu indeks kualitas pendapatan. Selain foreign inflow, kita perlu indeks pembentukan modal produktif. Selain rating kredit, kita perlu rating kemampuan bangsa menciptakan paten, software, mesin, energi, pangan, dan pengetahuan.
Kita perlu bertanya bukan hanya: “asing net buy berapa hari ini?” Tetapi: “berapa teknologi yang kita kuasai tahun ini?”
Bukan hanya: “rupiah ditutup berapa?” Tetapi: “berapa kebutuhan dolar yang berhasil kita kurangi?”
Bukan hanya: “IHSG naik berapa poin?” Tetapi: “berapa pabrik, laboratorium, data center, sekolah vokasi, dan pusat riset yang lahir?”
Sebab bangsa besar tidak bisa hidup hanya dari sentimen pasar. Bangsa besar hidup dari kapasitas produksi, keberanian politik, kecerdasan teknologi, dan disiplin membangun.

Jangan Jadi Bangsa yang Setiap Pagi Minta Restu Dolar.

Akhirnya, intellectual conformity dalam ekonomi global membuat kita sering berpikir terlalu sempit. Kita mengukur kesehatan bangsa dari kurs, IHSG, inflasi, yield, rating, dan foreign inflow. Semua itu penting, tetapi semuanya hanyalah alat ukur. Jangan sampai alat ukur berubah menjadi tuhan kecil yang menentukan arah republik.
Rupiah harus dijaga, tetapi bukan dengan rasa minder permanen terhadap dolar. IHSG harus sehat, tetapi jangan sampai bursa lebih diperhatikan daripada pabrik. Investor harus dihormati, tetapi jangan sampai rakyat hanya menjadi figuran dalam drama kepercayaan pasar. Stabilitas harus dipelihara, tetapi jangan sampai stabilitas menjadi nama sopan untuk ketakutan berpikir besar.
Indonesia memerlukan ekonomi yang tidak hanya rapi di laporan, tetapi kuat di struktur. Tidak hanya indah di presentasi, tetapi hidup di produksi. Tidak hanya disukai investor, tetapi juga membebaskan bangsa dari ketergantungan.
Sebab negara besar tidak boleh setiap pagi mengukur harga dirinya dari USD, lalu setiap sore mengukur masa depannya dari IHSG. Kalau begitu caranya, republik ini bukan sedang membangun peradaban, tetapi sedang menjadi murid kurs, santri indeks, dan jamaah setia dari masjid besar bernama market confidence.

Dan seperti biasa, setelah semua seminar selesai, kopi habis, slide ditutup, dan analis pulang, pertanyaan paling penting tetap tinggal di meja; apakah kita sedang membangun ekonomi bangsa, atau hanya sedang menjaga perasaan pasar?

|A||N||S|
Dosen-GBUI
Buittenzorg,
07Juni2026

Verba volant, scripta manent

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Sofyano : Gubernur Sumbar Harus Tegaskan Ke Publik Apakah Solar Yang Digunakan PETI Adalah Solar Subsidi?

Jakarta, situsenergi.com Terkait berita bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)...

Tender Jabatan dan Bibit Deep State

Oleh : Andi N Sommeng Misteri Warung Kopi Birokrasi Ada misteri kecil...

Menjinakkan Paradoks Danantara: Ketika Pertamina dan PLN Terjebak Logika Kapitalis

Oleh : Arie Gumilar(Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu/FSPPB) Pada Februari 2025...

Selat Hormuz dan Perpres 26/2026 : Ketika Negara Belajar Membeli Minyak dalam Keadaan Darurat

Oleh : Andi N Sommeng Ada saat ketika negara tidak cukup hanya...