Lagi, Pekerja Kapal Pertamina Ancam Stop Distribusi Avtur Jika Pemerintah Teruskan Proses Akuisisi Pertagas

JAKARTA, SitusEnergy.com

Pekerja kapal dan pelaut aktif Pertamina yang tergabung dalam SP FKPPA kembali menegaskan ancamannya untuk menghentikan proses distribusi avtur melalui kapal-kapal yang mereka operasikan dalam waktu dekat, jika Kementerian BUMN tidak segera membatalkan proses akuisisi PT Pertamina Gas (Pertagas) oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melalui perjanjian Conditional Sales Purchase Agreement (CSPA) dengan Pertamina.

Ketua Umum SP FKPPA Nur Hermawan mengatakan, pihaknya telah menempuh berbagai cara untuk menyuarakan penolakan terhadap akuisisi Pertagas, baik melalui diskusi Bipartit dengan manajemen Pertamina dan Kementerian BUMN, melakukan pelaporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga proses gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). namun menurutnya usaha tersebut tidak juga digubris oleh Menteri BUMN.

“Kita semua pekerja Pertamina perkapalan dan pelaut aktif, sudah konsisten dan berkomitmen. Perusahaan ini perusahaan negara, perusahaan Pertamina ini adalah perusahaan yang akan, salah satu perusahaan yang akan membangun dan menjaga negara ini akan tetap maju kedepan. Jadi kita berkomitmen, apapun yang akan terjadi kita siap melawan,” ujar Nur di Jakarta, Jumat (13/7).

Senada dengan Nur, Sekjen SP FKPPA Capt Marcelius Hakeng J mengatakan, upaya aksi industrialisasi berupa mogok kerja akan menjadi upaya terakhir yang akan dilakukan dalam waktu dekat, jika lagi-lagi pemerintah tidak mendengar aspirasi pekerja Pertamina.

“Konstituen kami adalah kapal-kapal milik Pertamina. Kapal milik kami saja itu 80 persen avtur yang terdistribusi bagi seluruh maskapai penerbangan yang ada di Indonesia, itu dilakukan kapal milik Pertamina. Jadi bisa dibayangkan apabila kami memang melakukan itu (mogok operasi),” tuturnya.

Marcelius menegaskan, aksi-aksi yang dilakukan saat ini sifatnya masih berupa peringatan dan pemberitahuan kepada pemangku kepentingan bahwa seluruh karyawan Pertamina dan anak usaha yang berafiliasi didalamnya menolak keras proses akuisisi Pertagas. Dia pun meminta kepada masyarakat agar memahami makna dari pergerakan yang mereka lakukan dan tidak memandang skeptis atas langkah aksi yang dilakukan pekerja Pertamina.

“Ini hanya getaran-getaran kecil yang bisa kami kirimkan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN agar sadar bahwa aksi yang dilakukan telah menyakiti kami,” tegasnya.

Dalam kesempatan terpisah, Manager External Communication Pertamina Arya Dwi Paramita meluruskan istilah penggabungan dua perusahaan sebagai integrasi Pertagas dan PGN. Dua perusahaan ini bahkan sudah menandatangani perjanjian jual beli saham bersyarat (CSPA) dengan Pertamina.

“Saya lebih memilih istilah integrasi saja dibandingkan akuisisi,” katanya.

Soal penolakan ini, Arya menghargai aspirasi SP karena menurutnya proses diskusi masih berlanjut lewat Forum Serikat Pekerja Pertamina Bersatu. Dia memastikan komunikasi dua belah pihak tetap berjalan mendiskusikan soal integrasi Pertagas ke PGN.

Kegiatan penandatanganan CSPA antara Pertamina dan PGN sendiri merupakan kelanjutan dari proses integrasi PGN untuk mengakuisisi Pertagas. Holding BUMN Migas tersebut disahkan melalui penandatanganan Perjanjian Pengalihan Hak Atas Saham Negara Republik Indonesia PGN. (SNU)