Jakarta, situsenergi.com
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia
mengatakan, bahwa untuk memberantas kegiatan tambang ilegal diperlukan adanya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) di lingkungan Kementerian ESDM.
Hal ini ia sampaikan karena masih banyak ditemukan pelanggaran di sektor pertambangan yang tak sesuai kaidah norma, serta melenceng dari dokumen awal. Alasan lainnya ia mengusulkan pembentukan direktorat baru ini adalah karena masih ditemukannya dokumen tambang yang tumpang tindih.
“Ada yang dicurigai izinnya backdeck (di balik meja/ilegal). Banyak itu. Ada juga dicurigai tumpang tindih. Semuanya selama ini kan lewat PTUN. Itu bagus juga. Tapi alangkah lebih bagusnya secara komprehensif kalau kita punya satu Ditjen Gakkum untuk melakukan penegakan aturan,” kata dia.
Menurut Bahlil, tugas dari ditjen tersebut nantinya tak hanya sebatas menegakkan hukum saja, melainkan turut melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pelanggaran di sektor pertambangan.
“Jadi penyidik selama ini bukan di kami, makannya banyak sekali angin masuk di kantor ini. Kalau penyidiknya di kami, orang ini kan yang ngerti peta, tender, dan izin,” kata dia.
Sebelumnya, Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyebut soal strategi menanggulangi pertambangan ilegal dan pembalakan liar, yang menurut dia solusinya sederhana yaitu mencabut izin usaha, termasuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) pelaku perbuatan ilegal itu.(Ert/SL)
Leave a comment