Jakarta, situsenergy.com
Pemerintah mempunyai resiko dari sisi keuangan negara jika memang kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dipaksakan untuk hadir di sejumlah SPBU dengan ketetapan harga tidak naik hingga 2019 mendatang.
Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara menganggap wajar, kelangkaan BBM jenis premium di sejumlah daerah bahkan di Jakarta sekalipun, merupakan kebijakan PT Pertamina (Persero) untuk mengerem penjualannya, dibandingkan harus menanggung kerugian lebih besar, tak kala harga minyak dunia telah menyentuh US$60/barel lebih.
Menurut Marwan, pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM, Ignasius Jonan yang menegur Pertamina untuk menyiapkan stok BBM premium yang cukup bagi masyarakat mestinya diimbangi dengan kebijakan baru termasuk mengusulkan adanya subsidi pada APBN Perubahan 2018, karena jika tidak maka perlahan BUMN tersebut mengalami kerugian besar.
“Jadi kalo dipaksakan harus ada tanpa mengikuti perpres 191 atau tanpa memperhatikan bahwa perintah ini bisa membangkrutkan BUMN kalo tidak ada subsidi di APBN, maka saya kira ini perintah yang bermasalah, nah di sini presiden harus menyadari, sebaliknya presiden kam juga tau yang tanda tangan perpres jangan sembunyi di balik pencitraan bbm tidak naik tapi dia memerintah Menteri ESDM untuk memaksa Pertamina menjual rugi,” tutur Marwan ketika ditemui di Kantornya, Kamis (5/4).
Sebagai informasi, harga BBM jenis premium yang sampai saat ini tidak mengalami kenaikan harga, sebetulnya bertentangan dengan peraturan yang dibuat pemerintah sendiri, melalui Perpres nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga Jual Eceran BBM yang menyebutkan, pengaturan harga BBM non subsidi tidak diatur oleh pemerintah melainkan badan usaha seperti Pertamina.
Akan tetapi, ketika disparitas harga BBM jenis Pertalite maupun Pertamax Cs kian lebar dengan harga Premium, kondisi ini semakin gaduh karena stok Pertamina untuk menyiapkan Premium dengan harga murah sulit dicari.(AY)
Leave a comment