Pengusaha Optimistis Hilirisasi Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Negeri

Jakarta, situsenergi.com

Pemerintah optimistis proyek pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian atau hilirisasi hasil pertambangan mineral dan batubara akan jalan terus.

Kebijakan hilirisasi industri pertambangan mineral dan batubara ini juga didukung penuh oleh sejumlah pelaku usaha di bidang tersebut untuk digenjot meski dunia, mulai “mendesak” hilirisasi industri tambang di Indonesia dikaji ulang.

Apalagi, jika mengacu dari Undang – Undang tentang Minerba, maka kewajibam untuk membangun pabrik pemurnian maupun pengolahan (smelter) harus diwujudkan meski banyak tantangan yang harus dihadapi pengusaha.

“Kita akan terus memulai dengan hilirisasi dan kita sudah mengeluarkan tenaga dan uang, yang kedua menurut undang – undang termasuk kebijakan pemerintah untuk membangun infrastruktur untuk kebutuhan dalam negeri,” kata dia Anggota Pokja Hilirisasi Minerba Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Djoko Widajatno dalam sebuah wawancara televisi yang disiarkan secara live streaming program Mining Zone, Kamis (20/07/2023).

Jadi, target pemerintah Joko Widodo beserta jajaran untuk mendorong hilirisasi sektor pertambangan mineral dan batubara sudah sangat tepat untuk maju terus pantang mundur untuk mewujudkan menjadi maju dikemudian hari.

Seperti diketahui, IMF dalam laporan terbarunya meminta Indonesia menghapus kebijakan pembatasan ekspor nikel secara bertahap, karena dinilai akan merugikan Indonesia.

Permintaan tersebut tertuang dalam dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia.

IMF menginginkan, kebijakan hilirisasi, terutama nikel harus berlandaskan analisis terkait biaya dan manfaat lebih lanjut. Kebijakan hilirisasi oleh Indonesia, menurut IMF juga perlu dibentuk dengan mempertimbangkan dampak-dampak adanya potensi kehilangan pendapatan negara Indonesia, juga berdampak terhadap wilayah lain.(SA/SL)